JAKARTA - Menko Polhukam Djoko Suyanto mengakui bahwa penerapan 5 sila dari Pancasila belum dilakukan menyeluruh oleh berbagai elemen bangsa ini. Hingga saat ini baru di kalangan birokrat yang menerapkan sila-sila dari Pancasila tersebut. Padahal, kata Djoko, idealnya isi Pancasila dilaksanakan seluruh elemen bangsa ini, bukan hanya di kalangan birokrasi saja.
Pancaila juga mestinya diterapkan di bidang yudikatif, legislatif dan masyarakat umum sekalipun. ”Bagaimana isi pidato dari Pancasila itu seharusnya diterapkan dalam kehidupan semua orang, dan tidak hanya birokrasinya atau yudikasinya saja,” kata Djoko Susilo didampingi Mensesneg Sudi Silalahi usai menemui Ketua MPR RI, Taufiq Kiemas di gedung MPR RI, Jumat (4/5).
Menurut Djoko, saat ini sebagian warga negara hanya melaksanakan butir Pancasila khusus di bagian-bagian yang menguntungkan diri atau kelompoknya saja. ”Kalau semuanya menerapkan sila pertama sampai kelima secara utuh semua akan baik. Tapi tidak semua menerapkannya. Masih ada segelintir warga negara yang belum melaksanakan isi dari Pancasila secara maksimal,” papar Djoko.
Kedatangan Djoko dan Sudi Silalahi menemui Ketua MPR Taufiq Kiemas adalah sebagai utusan Presiden SBY terkait rencana upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni mendatang. Keduanya menyampaikan kalau Presiden SBY tidak dapat menghadiri upacara itu karena dijadwalkan ada kunjungan kerja di Bangkok dan Singapura.
”Saya dan Mensesneg diutus Bapak Presiden untuk bertemu Ketua MPR dan anggota untuk berencana memperingati pidato Bung Karno 1 Juni. Yang pertama itu. Yang kedua, presiden pada waktu bersamaan mulai tanggal 30 Sampai sampai 31 Mei akan ada acara di Bangkok. Lalu 1 Juni dialog di Singapore yang sudah dijadwal sejak lama,” katanya.
Presiden SBY, kata Djoko, akan menghadiri pertemuan pemimpin dunia. ”Itu di world leader beliau bicara sehingga beliau berhalangan hadir pada 1 Juni. Kemudian didelegasikan ke Bapak Wapres. Intinya seperti itu,” ungkap Djoko lantas menambahkan kalau Taufiq Kiemas memahami alasan ketidakhadiran Presiden SBY.
Dalam kesempatan itu, Djoko juga sedikit menjawab soal pembakaran kantor Pemkab Mesuji Lampung. Menurutnya, akibat pembakaran tersebut justru merugikan rakyat sendiri. Djoko mengatakan, alasan massa yang membakar kantor itu karena pencopotan Wakil Bupati tidak berkaitan sama sekali.
”Undang-undangnya jelas, yang melanggar hukum dicopot. Yang jelas, sampai saat ini pihak keamanan masih terus melakukan penyelidikan dan mencari (otak) pelaku di balik insiden tersebut. Hukum harus tetap dilaksanakan,” tegasnya.
Seperti diketahui, Wakil Bupati Ismail Ishak mendekam di Lapas Menggala pasca pelantikannya pada Jumat (13/4) lalu karena terjerat kasus korupsi. Atas dasar penahanan itulah, Mendagri Gamawan Fauzi menerbitkan SK Pemberhentian Ishak. Diduga hal ini memicu massa pendukung Ismail berunjuk rasa yang berbuntut membakar kantor Pemkab Mesuji Lampung dan Sekda Kabupaten Mesuji. (ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Alasan MA Perberat Hukuman Syamsul Arifin
Redaktur : Tim Redaksi