jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menyindir Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal ini dia sampaikan berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ya, dapat juara bertahan, empat tahun berturut-turut. Ini harus jadi catatan kritis juga,” kata Sani, sapaan Triwisaksana di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (31/5).
BACA JUGA: Jangan Karena Satu Kasus, Hasil Audit BPK Dipertanyakan
Sani menyarankan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi harus membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi mengenai opini WDP selama empat tahun berturut-turut.
“Khususnya, soal pengelolaan aset, fasos fasum, dan laporan keuangan,” tutur politikus PKS itu.
BACA JUGA: Tenang, Pejabat Pemprov DKI tak Perlu Khawatir Diganti
Sani mengaku, kecewa dengan opini WDP yang didapat Pemprov DKI dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016. Sebab, hal itu merupakan bukti bahwa Pemprov DKI sepertinya belum menjalankan rekomendasi dari BPK.
“Jadi, kalau ada satu kata mewakili kondisi ini, ya, mengecewakan. Berarti tidak ada perbaikan dalam hal laporan keuangan. Buktinya WDP lagi,” ucap Sani.
BACA JUGA: Sori, Ahok Merasa Tak Butuh Tim Transisi Anies-Sandi
Anies Baswedan-Sandiaga Uno berhasil mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat pada Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017. Anies-Sandi akan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada Oktober 2017.
Sani memberikan saran kepada Anies-Sandi agar Pemprov DKI mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK tahun depan. “Caranya pengelolaan aset diperbaiki, fasos fasum juga dikelola dengan baik dan BPK diikuti rekomendasinya. Jangan diabaikan,” ungkapnya.(gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Lurah Lakukan Pungli, Sekda Keluarkan Ultimatum
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar