“Putusan ini berlaku sejak dibacakannya putusan,” ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dalam sidang terbuka yang digelar di gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta, Rabu (21/11).
DKPP juga memerintahkan KPU Papua segera menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara terhadap KPU Pusat dan Bawaslu, diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan putusan.
Menurut anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, keputusan diambil setelah DKPP mendengar keterangan dari pengadu, teradu serta memelajari bukti-bukti yang diajukan. “Rapat pleno DKPP menilai Ketua KPUD Kabupaten Puncak, benar terlibat sebagai anggota sebuah partai politik,” ujarnya.
Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu disebutkan, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) boleh berasal dari unsur Partai Politik, asalkan saat mendaftar telah mengundurkan diri.
Namun Mahkamah Konstitusi (MK) pada 4 Januari 2012 memutuskan, calon penyelenggara Pemilu harus mengundurkan diri dari parpol sekurangnya 5 tahun sebelum mendaftarkan diri.
Sebelumnya Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Puncak, Matenus Tabuni, mengadu ke DKPP pada Jumat (5/10) lalu. Ia menuding Nas Labene pernah menjadi anggota Partai Damai Sejahtera (PDS). Selain itu Labene juga pernah menjadi Calon Legislatif dari PDS pada pemilu 2009 lalu.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP: RUU Kamnas Berbahaya
Redaktur : Tim Redaksi