jpnn.com - JAKARTA- Kebijakan pemerintah mengangkat sekitar 43 ribu tenaga dokter, dokter gigi, dan bidan PTT menjadi PNS membuat honorer kategori dua (K2) meradang. Mereka marah dan merasa ada ketidakadilan yang dilakukan pemerintah.
"Apa bedanya kami dengan bidan PTT. Mereka itu masih bisa dapat uang hingga Rp 10 juta per bulan. Kalau kami, bisa icip Rp 10 juta dalam waktu tiga tahun karena gaji kami per bulan hanya Rp 300 ribu," seru Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Selasa (10/5).
BACA JUGA: Panas! Hadiri Acara Akom, Wali Kota Serang Dipecat
Dia menyebutkan, untuk tenaga kesehatan tidak hanya diisi bidan PTT dan dokter saja. Ada banyak perawat, dan tenaga teknis kesehatan lainnya yang notabene adalah honorer K2.
"Kami ingin pemerintah buka mata lebar-lebar. Tenaga kesehatan kita banyak tenaga honorer K2 juga. Kenapa honorer K2 dari tenaga kesehatan malah tidak diangkat," ketusnya.
BACA JUGA: Inilah Rencana Jaksa untuk Penyebar Foto Jokowi dan Nikita Mirzani
Titi menegaskan, honorer K2 tidak melarang pemerintah mengangkat bidan PTT menjadi PNS. Namun, angkat pula honorer K2 yang juga tenaga kesehatan.
"Diskriminasi tampak jelas terlihat. Pemerintah lebih melindungi dokter dan bidan PTT. Pemerintah jangan tutup mata, kami juga anak banga yang butuh diperhatikan dan mendapatkan keadilan," tandasnya.
BACA JUGA: Lihat Nih, Zulkifli Duduk Lesehan Bareng Ulama
Dari 439 ribuan honorer K2, sekitar 20 persen merupakan tenaga kesehatan. Bidan PTT tidak masuk honorer K1 maupun K2 karena diangkat di atas 2005. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marwan Ajak Slank Gelorakan Perbatasan
Redaktur : Tim Redaksi