PENDOPO-Walikota Tasikmalaya meminta agar para dokter memberikan resep obat generik kepada pasien pengguna kartu Jamkesmas atau Jamkeskinda. Jangan sampai masyarakat merasa kecewa terhadap pelayanan kesehatan karena masalah obat-obatan.
”Tidak ada alasan. Dokter harus memberikan resep obat generik untuk masyarakat yang menggunakan Jamkeskinda,” ungkap Walikota Drs H Budi Budiman usai membuka acara sosialisasi pelayanan Jamkesmas dan Jamkeskinda di pendopo lama, Selasa (19/2).
Karena kata dia, obat tersebut merupakan paket dari program pelayanan kesehatan menggunakan kartu Jamkeskinda. Karena menurut dia sampai saat ini yang masih menjadi kendala pelayanan di RSUD adalah persoalan obat. Sedangkan untuk pelayanan dan peralatan secara keseluruhan sudah membaik. ”Kalau tidak ada (obat) bisa nanti ngambil dulu ke pihak lain nanti diganti. Jadi jangan sampai menjadi kendala orang tidak bisa terlayani karena masalah obat-obatan,” tuturnya.
Budi juga meminta agar pendataan terhadap penerimaan Jamkesmas dimasyarakat. Agar tidak ada lagi warga masyarakat yang memiliki kartu Jamkesmas ganda. Saat ini kata dia pemerintah Kota Tasikmalaya juga mendapatkan tambahan kuota Jamkesmas 11 ribu. Lurah serta RT RW diminta melakukan verifikasi dilapangan terhadap kepemilikan kartu jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah itu.
”Ini pendataan dilapangan harus jelas. Karena lurah dan camat ini yang tahu dilapangan. Dan saat ini pun kami sedang memeriksa bersama Dinas Kesehatan dilapangan. Jangan ada masyarakat yang mendapatkan double pelayanan,” papar Budi.
Direktur Utama Rumah Sakit Daerah Kota Tasikmalaya Dr Wasisto mengakui selama ini pihak rumah sakit memang kerap terkendala masalah stok obat dalam pelayanan. Hal itu disebabkan sering telatnya pembayaran dana Jamkesmas dari pemerintah pusat untuk mengganti biaya pengobatan masyarakat. Sehingga pihak rumah sakit harus menunggak obat-obatan kepada pihak ketiga.
”Soal obat memang cash flow rumah sakit harus kita perhatikan. Karena memang rumah sakit itu harus membayar ke perusahaan. Kalau telat membayar, itu suplier (produsen obat) juga telat ngirimnya,” tuturnya.
Sebelumnya kata dia, rumah sakit yang seharusnya mendapatkan dana sebesar Rp 12 miliar dari pemerintan pusat untuk penggantian biaya pengguna kartu Jamkesmas. Hanya mendapatkan Rp 1,7 miliar. Setelah diklarifikasi ke Jakarta, ada kesalahan dari pemerintah pusat dalam penulisan angka. ”Kita juga setiap ada kekurangan langsung kita kejar,” tandasnya.
Sementara itu panitia pelaksana dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Haerudin Qalyubi mengatakan kegiatan sosialisasi tersebut memang sengaja dilaksanakan atas kerjasama HMI dengan pihak rumah sakit. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pengguna kartu jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah. ”Kita memang sengaja kerjasama dengan rumah sakit untuk mensosialisasikan bagaimana tentang pelayanan terhadap para pengguna kartu Jamkesmas,” singkatnya. (pee)
”Tidak ada alasan. Dokter harus memberikan resep obat generik untuk masyarakat yang menggunakan Jamkeskinda,” ungkap Walikota Drs H Budi Budiman usai membuka acara sosialisasi pelayanan Jamkesmas dan Jamkeskinda di pendopo lama, Selasa (19/2).
Karena kata dia, obat tersebut merupakan paket dari program pelayanan kesehatan menggunakan kartu Jamkeskinda. Karena menurut dia sampai saat ini yang masih menjadi kendala pelayanan di RSUD adalah persoalan obat. Sedangkan untuk pelayanan dan peralatan secara keseluruhan sudah membaik. ”Kalau tidak ada (obat) bisa nanti ngambil dulu ke pihak lain nanti diganti. Jadi jangan sampai menjadi kendala orang tidak bisa terlayani karena masalah obat-obatan,” tuturnya.
Budi juga meminta agar pendataan terhadap penerimaan Jamkesmas dimasyarakat. Agar tidak ada lagi warga masyarakat yang memiliki kartu Jamkesmas ganda. Saat ini kata dia pemerintah Kota Tasikmalaya juga mendapatkan tambahan kuota Jamkesmas 11 ribu. Lurah serta RT RW diminta melakukan verifikasi dilapangan terhadap kepemilikan kartu jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah itu.
”Ini pendataan dilapangan harus jelas. Karena lurah dan camat ini yang tahu dilapangan. Dan saat ini pun kami sedang memeriksa bersama Dinas Kesehatan dilapangan. Jangan ada masyarakat yang mendapatkan double pelayanan,” papar Budi.
Direktur Utama Rumah Sakit Daerah Kota Tasikmalaya Dr Wasisto mengakui selama ini pihak rumah sakit memang kerap terkendala masalah stok obat dalam pelayanan. Hal itu disebabkan sering telatnya pembayaran dana Jamkesmas dari pemerintah pusat untuk mengganti biaya pengobatan masyarakat. Sehingga pihak rumah sakit harus menunggak obat-obatan kepada pihak ketiga.
”Soal obat memang cash flow rumah sakit harus kita perhatikan. Karena memang rumah sakit itu harus membayar ke perusahaan. Kalau telat membayar, itu suplier (produsen obat) juga telat ngirimnya,” tuturnya.
Sebelumnya kata dia, rumah sakit yang seharusnya mendapatkan dana sebesar Rp 12 miliar dari pemerintan pusat untuk penggantian biaya pengguna kartu Jamkesmas. Hanya mendapatkan Rp 1,7 miliar. Setelah diklarifikasi ke Jakarta, ada kesalahan dari pemerintah pusat dalam penulisan angka. ”Kita juga setiap ada kekurangan langsung kita kejar,” tandasnya.
Sementara itu panitia pelaksana dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Haerudin Qalyubi mengatakan kegiatan sosialisasi tersebut memang sengaja dilaksanakan atas kerjasama HMI dengan pihak rumah sakit. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pengguna kartu jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah. ”Kita memang sengaja kerjasama dengan rumah sakit untuk mensosialisasikan bagaimana tentang pelayanan terhadap para pengguna kartu Jamkesmas,” singkatnya. (pee)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terbukti Pungli, Tiga Petugas Medis Dipecat
Redaktur : Tim Redaksi