Dominasi SBY Hambat PD jadi Partai Kader

JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai konflik antarelit di Partai Demokrat (PD) saat ini menunjukkan partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu belum memiliki kematangan dalam berpolitik. Bahkan PD dianggap belum mampu menjadi partai kader karena masih menjadikan SBY sebagai figur sentral.

"Kegagalan ini menyebabkan partai tergantung pada satu orang saja yaitu SBY yang memegang empat jabatan sekaligus. Ini malah membuat patronase di  PD sulit dielakkan," kata Siti saat dihubungi, Selasa (12/2). Seperti diketahui, saat ini SBY di PD tidak hanya sebagai Ketua Dewan Pembina, tetapi juga Ketua Majelis Tinggi Partai. Di luar PD, SBY adalah Presiden RI.

Menurut Siti, PD belum membangun budaya politik yang mengedepankan nilai-nilai saling percaya, saling menghargai, tidak diskriminatif, dan nilai-nilai demokrasi yang muncul dari bawah ke atas. Bahkan, sebutnya, politik kekerabatan di PD menjadi suatu yang sangat terlihat.

Siti menilai keputusan SBY mengambil alih kendali pengambilan keputusan di DPP PD, karena hendak menempatkan diri sebagai Ketua Umum PD. "Kecenderungan menguatnya duet SBY sebaga Ketum dan Ibas sebagai sekjen PD sudah mulai berlangsung, meskipun hal ini banyak mendapat sorotan kritis publik," tegasnya.

Ditambahkannya pula, PD harusnya mampu mereformasi diri dengan meningkatkan kualitas kader agar punya integritas, kompetensi dan kepemimpinan. Namun adanya konflik internal yang membuat SBY selaku figur sentral di PD turun tangan, menunjukkan partai pemenang Pemilu 2009 itu belum berhasil membangun penyeleseian konflik. "Artinya PD belum menjadi partai kader yang menunjukkan kematanangan berpolitik," pungkasnya.

Seperti diketahui, SBY selaku Ketua Dewan Pembina PD memutuskan untuk mengambil alih kendali DPP PD. SBY beralasan, hal itu sebagai upaya menyelamatkan PD karena elektabilitasnya terus menurun.

Di sisi lain, SBY juga meminta Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum untuk fokus menghadapi proses hukum di KPK. Padahal, bekas Ketua Fraksi PD di DPR RI itu masih berstatus saksi dugaan korupsi. (ara/jpnn)