Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, telah dituduh mengambil "keputusan sepihak" atas kebijakan kontroversial untuk mendonasikan hampir setengah miliar dolar (atau setara Rp 4 triliun) kepada lembaga amal kecil, Yayasan Great Barrier Reef, setelah terungkap tidak ada pejabat departemen pada pertemuan penting yang dihadiri Perdana Menteri tersebut. Poin utama:• Yayasan Great Barrier Reef diberi lebih dari $ 400 juta (atau setara Rp 4 triliun) oleh Pemerintah Australia
• Penyelidikan Senat mengungkap tawaran itu dibuat pada pertemuan yang dihadiri oleh PM dan Menteri Lingkungan Hidup
• Lawan politik menyebutnya sebagai 'keputusan sepihak’ dan mengatakan bahwa PM seharusnya meminta saran departemen terkait

BACA JUGA: Modifikasi Motor Roda Tiga Pengubah Hidup Difabel di Indonesia

Pada bulan April, Pemerintah Federal Australia mengumumkan akan memberi Yayasan Great Barrier Reef dana sebesar $ 444 juta (atau setara Rp 4,44 triliun) untuk mendanai proyek-proyek guna meningkatkan kesehatan terumbu karang.

Yayasan ini didukung oleh beberapa perusahaan termasuk BHP, Qantas, dan Rio Tinto, dan memiliki enam staf pada saat memenangkan pendanaan tersebut.

BACA JUGA: Kantong Udara Takata Bermasalah Masih Banyak Yang Belum Diganti di Australia

Pekan ini, dalam penyelidikan Senat yang memeriksa bagaimana dana tersebut diberikan, direktur pelaksana yayasan, Anna Marsden, mengatakan, pertama kali badan amal itu menyadari niat Pemerintah adalah pada awal April dalam sebuah pertemuan.

Ia mengatakan pertemuan itu melibatkan ketua yayasan Dr. John Schubert, PM Turnbull, Menteri Lingkungan Hidup, Josh Frydenberg, dan sekretaris Departemen Lingkungan dan Energi, Finn Pratt.

BACA JUGA: Neraca Perdagangan Australia Surplus 1,9 Miliar Dolar

"Kami diberitahu bahwa ada alokasi yang diumumkan dalam anggaran federal yang akan datang dan mereka ingin mengundang yayasan untuk membentuk kemitraan dengan Lembaga Reef Trust untuk mendistribusikan dana ini," kata Marsden dalam penyelidikan.

Namun kemudian, dalam sebuah surat untuk penyelidikan, Marsden mengoreksi pernyataannya.

"Dalam sidang saya menyatakan bahwa sekretaris Departemen Lingkungan dan Energi, Finn Pratt, menghadiri pertemuan dengan ketua kami pada 9 April 2018. Ini tidak benar, Pratt tidak hadir dalam pertemuan itu," tulis surat tersebut.

Ketua penyelidikan, Senator dari Partai Hijau yakni Peter Whish-Wilson, mengatakan absennya pejabat departemen pada pertemuan itu sungguh mencurigakan.

"Prosesnya terlihat seperti keputusan sepihak, sepertinya palsu," katanya.

"Kami belum pernah mendengar proses di mana penerima setengah miliar dolar uang pembayar pajak mendapatkannya dari Perdana Menteri dalam pertemuan rahasia tanpa terlebih dahulu pernah memintanya." Photo: Direktur Lembaga amal tersebut mengatakan, tidak ada pejabat departemen dalam pertemuan itu. (Supplied: Queensland Museum - Gary Cranitch)

Senator Partai Buruh, Kristina Keneally, juga duduk dalam penyelidikan tersebut dan mengatakan ia khawatir tidak ada pejabat departemen pada momen penting dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

"Ini juga mengkhawatirkan saya bahwa Perdana Menteri tampaknya telah menghadiri sebuah pertemuan tanpa nasihat pelayanan publik," katanya.

"Nasihat apa yang ia peroleh dari departemen bahwa ini adalah pendekatan yang tepat untuk Great Barrier Reef?."

Kantor Perdana Menteri mengajukan penyelidikan tentang pertemuan di kantor Frydenberg.

Frydenberg membela keputusan pendanaan itu dan mengatakan Pemerintah Australia telah "benar-benar terbuka".

"Kami menyediakan banyak uang ini untuk yayasan karena mereka dapat memanfaatkan lebih banyak dana dari sektor swasta," katanya.

"Kami memiliki serangkaian pengaturan yang komprehensif dengan yayasan untuk memastikan bahwa Queensland [dan] pemerintah federal dan Otoritas Taman Laut Great Barrier Reef terlibat dalam keputusan investasi dan berkonsultasi, dan memang yayasan ini terdiri dari beberapa ilmuwan paling terkemuka yang memahami terumbu karang dan tantangan yang dihadapinya."

Senator Whish-Wilson mengatakan, ia akan mengusulkan bahwa penyelidikan seharusnya mengundang PM Turnbull dan Frydenberg untuk memberi keterangan dan menjawab pertanyaan tentang keputusan Pemerintah itu.

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kota Darwin Larang Penggunaan Plastik Di Event Kota