jpnn.com, JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo mengungkapkan, ada 40 dari 270 daerah yang menggelar pilkada berisiko tinggi terjadi penyebaran virus corona.
Hal ini diungkap Doni saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kamis (11/6), yang disiarkan langsung YouTube DPR. Rapat membahas anggaran Pilkada Serentak 2020.
BACA JUGA: Update Corona 11 Juni: Angka Kesembuhan di Jakarta Lebih Tinggi Dibanding Penambahan Pasien Covid-19
Awal paparan, Doni menjelaskan, Covid-19 masih berlangsung dan belum diketahui kapan akan berakhir.
Namun demikian, pihaknya selalu menyiapkan diri mengantisipasi program-program yang harus dilakukan, termasuk di antaranya Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar oleh sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
BACA JUGA: Update Corona 11 Juni: Penambahan Pasien Positif Covid-19 Masih Tinggi
Doni menjelaskan secara umum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah merekomendasikan penyelenggaraan pilkada namun dengan catatan khusus yaitu harus menaati protokol kesehatan.
Dia menuturkan, semua kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan kajian yang dimulai dengan pra kondisi untuk seluruh daerah yang terlibat, baik petugas lapangan maupun masyarakat hingga di tingkat RT-RW agar mereka paham.
BACA JUGA: Update Corona 11 Juni: Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 Terbanyak di Jakarta
“(Dalam) protokol kesehatan dasar, tidak dibenarkan untuk adanya kegiatan pertemuan dalam jumlah besar. Kalau toh akan dilakukan pertemuan dengan skala terbatas, itu pun harus diawasi ketat,” kata Doni.
Sebab, Doni berujar, bila dilihat ada banyak variasi daerah yang menggelar pilkada. Ada yang berisiko tinggi, sedang, rendah terjadi penyebaran corona.
Ada pula daerah yang masih belum terdampak. Namun, kata Doni, semua ini akan berkembang dan sangat dinamis, tergantung tingkat kesiapan daerah.
“Bisa jadi, yang merah pada akhir atau jelang pilkada jadi berwarna kuning misalnya, tetapi juga sebaliknya yang kuning bisa jadi orange atau jadi merah,” ungkap Doni.
Menurut dia, perkembangan itu akan dilaporkan terus setiap hari Senin oleh tim pakar.
“Datanya merupakan akumulasi dari seluruh kabupaten/kota,” tegasnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga meminta penyelenggara pilkada bisa mengetahui secara detail daerah mana saja yang menjadi zona hijau, kuning, orange, dan merah.
Doni menjelaskan sampai dengan hari ini, yang akan mengikuti pilkada 2020 ada 216 kabupaten/kota.
“Sebanyak 43 (kabupaten/kota) tidak terdampak, 72 risiko ringan, 99 (risiko) sedang, dan 40 risiko tinggi. Untuk provinsi, terdapat sembilan (yang menggelar pilkada),” kata Doni.
Sekali lagi, Doni menegaskan bahwa data ini akan berkembang dinamis dan dilaporkan setiap pekan.
Karena itu, jenderal bintang tiga ini berharap seluruh penyelenggara pilkada bisa mengikuti perkembangan yang ada.
Lebih lanjut, Doni menjelaskan terkait dukungan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 dalam penyelenggaran pilkada.
Menurut Doni, selama ini Gugus Tugas selalu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada di provinsi, kabupaten/kota.
“Dengan adanya pilkada serentak dan melibatkan pihak, maka APD dan pendukung lainnya harus disiapkan lebih banyak lagi. Kami mohon arahan Menkeu untuk sumber pendanaannya kira-kira gunakan sumber dana yang mana,” pungkas Doni. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy