JAKARTA - Anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, Puan Maharani, mengingatkan pemerintah agar 1 Mei besok dijadikan momentum untuk menyelesaikan beragam persoalan di Papua. Sebab, 1 Mei besok tepat 50 tahun Papua bergabung kembali dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Puan, tujuan berdirinya negara untuk membawa kemakmuran bagi rakyatnya belum sepenuhnya terwujud di negeri ini, termasuk di Papua. "Setelah 50 tahun, tentunya kita prihatin mendengar informasi masih ada kelaparan di Papua," kata Puan di Jakarta, Selasa (30/4).
Bukan hanya itu, lanjut Puan, persoalan kekerasan di Papua seolah juga tak kunjung berakhir. Misalnya pada awal tahun ini saja 8 anggota TNI dan dua warga sipil tewas ditembak.
Ketua Fraksi PDIP DPR itu menyebut persoalan-persoalan itu harus ditangani secara seiur. "Ini merupakan PR (pekerjaan rumah, red) berumur 50 tahun yang masih harus diselesaikan di sana,” ungkapnya.
Ditegaskannya, persoalan keamanan di Papua tak bisa dipandang secara parsial. Sebab, faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyaraat Papua turut andil pada gejolak di pulau yang kaya sumber daya alam itu.
Merujuk pada data BPS per April 2013, Puan menyebut 30 persen rakyat Papua hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara di Papua Barat, angka kemiskinan masih mencapai 27 persen.
“Masalah keamanan, persatuan dan kesejahteraan di Papua itu semua satu jahitan, jadi tidak bisa dipandang atau diselesaikan secara terpisah-pisah. Lebih mengkhawatirkan lagi Papua dan Papua Barat adalah dua provinsi yang tertinggi persentase kemiskinannya di Indonesia. Apakah wajar provinsi yang kaya alamnya tapi miskin warganya?” ucapnya.
Seperti diketahui, Papua bergabung kembali dengan NKRI pada 1 Mei 1963 setelah digelar Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pepera diselenggarakan oleh badan PBB yang disebut United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pejabat Kemenkeu jadi Saksi Korupsi Driving Simulator
Redaktur : Tim Redaksi