jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni mengatakan perlu dilakukan audit forensik terhadap kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Dia mengatakan pengungkapan skandal e-KTP semakin melebar setelah terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto mengungkap dugaan Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran dana masing-masing USD 500 ribu.
BACA JUGA: Emerson ICW desak KPK Segera Garap Puan dan Pramono
Sayangnya dalam pengakuan itu, uang tersebut tidak diserahkan sendiri oleh Setya Novanto melainkan oleh Made Oka Masagung, orang kepercayaan Novanto.
"Jika memang benar terjadi serah terima, dari sisi penerima pun belum tentu juga diterima langsung oleh Puan Maharani maupun Pramono Anung. Bisa jadi ada pihak ketiga yang menerima uang tersebut,” kata Sya'roni, Sabtu (24/3).
BACA JUGA: KPK Harus Bergerak Cepat Menelusuri Pengakuan Novanto
Dia menambahkan pengakuan Novanto mengindikasikan bahwa korupsi e-KTP dinikmati banyak pihak. Nama-nama yang selama ini beredar sangat beragam dan berasal dari lintas institusi.
Beragamnya pihak-pihak yang diduga menikmati uang e-KTP akan menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami kesulitan dalam pengungkapannya. Seperti pengakuan Novanto misalnya, KPK akan kesulitan membuktikannya karena penyerahan uang melibatkan perantara.
BACA JUGA: Ingat Tiang Listrik? Setnov Memang Suka Belokkan Perkara
Maka, kata dia, sebagai solusi untuk mempermudah KPK menuntaskan kasus ini, perlu kiranya dilakukan audit forensik untuk melacak aliran dana e-KTP. "Audit forensik akan membongkar dan menyebutkan semua pihak yang diduga menikmati dana e-KTP," kata Sya'roni.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahyudin Anggap Airlangga Hartarto Baik dan Bersih, Tapi
Redaktur & Reporter : Boy