jpnn.com, JAKARTA - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, menjelaskan dari Rp 529,1 triliun rencana umum pengadaan (RUP) untuk belanja produk dalam negeri (PDN), baru Rp 123,2 triliun yang terealisasi.
Azwar mengimbau semua pihak yang terlibat, bahu membahu mewujudkan target belanja PDN, yang menjadi arahan Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Deddy Corbuzier Umumkan Rehat dari Medsos, Ada Apa?
Dalam RUP, LKPP juga menyusun untuk belanja produk impor yang hanya sebesar Rp 78,9 triliun. Sehingga total mencapai Rp 608 triliun.
"Realisasi penggunaan PDN pada pengadaan barang dan jasa (PBJ) baru sebatas itu," ujar Azwar Anas saat menutup Bussiness Matching bertajuk "Peran Rantai Pasok Dalam Negeri Untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).
BACA JUGA: Makan Kedelai Bikin Penderita Asam Urat Makin Parah?
Rincian yang telah dicapai adalah, realisasi PDN pada e-purchasing mencapai Rp 16,5 triliun atau setara dengan 26 persen.
Kemudian, realisasi PDN pada e-tendering sudah mencapai Rp 86,2 triliun atau setara dengan 34,5 persen.
BACA JUGA: Dukung Pengamanan Pasokan Bahan Baku Pupuk NPK, Mentan Berkunjung ke Austria
Terakhir, realisasi lainnya yang sudah mencapai Rp 13,5 triliun atau setara dengan 7,1 persen.
"Sisanya realisasi dari pengadaan langsung, penunjukkan langsung, dan belanja pengadaan darurat," kata Azwar.
Pada rangkaian Business Matching atau Temu Bisnis yang telah digelar, tercatat 10 kementerian atau lembaga pemerintah yang sudah berkomitmen dalam membelanjakan anggarannya untuk produk lokal.
Di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Kemudian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Adapun 10 pemerintah daerah (Pemda) dengan komitmen yang sama, di antaranya, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Aceh, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Papua, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sumatera Utara.
Presiden, akan mengumumkan hasil dari kegiatan afirmasi belanja produk dalam negeri yang dilakukan dalam beberapa waktu belakangan.
Jokowi akan mengumumkan instansi pusat, daerah maupun BUMN yang telah memenuhi target belanja produk lokal.
"Pada Oktober 2022, Presiden Jokowi akan mengumumkan serapan belanja PDN," ucap Azwar.
Rangkaian kegiatan Business Matching diharapkan bisa menggeliatkan perekonomian pelaku UMKM melalui pembelian dan penggunaan di instansi pemerintah.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada