jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan transportasi, Umar Arsal mendorong percepatan penyerahan aset Bandar Udara Haluoleo Kendari dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Kementerian Perhubungan. Menurut politikus Partai Demokrat itu, pemerintah pusat semestinya perlu menangani Bandara Haluoleo yang tak ditangani secara maksimal selama dalam pengelolaan Pemerintah Provinsi Sultra.
Umar mengatakan, Pemprov Sultra punya keterbatasan dana dalam mengembangkan Bandara Haluoleo. “Kita ketahui yang memiliki dana yang banyak kan hanya pemerintah pusat , sementara pemerintah daerah sangat sedikit," kata Umar Arsal dalam rilisnya, Minggu (12/5).
BACA JUGA: Satu Perompak Kapal Ditangkap, Tiga Pelaku Lainnya Diburu
Umar pada Jumat (10/4) lalu ikut dalam kunjungan kerja Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ke Bandara Haluoleo. Menurut Umar, pecerpatan penyerahan pengelolaan Bandara Haluoleo ke Kemenhub akan mempercepat peningkatan kualitas bandara di ibu kota Sultra itu.
Umar bahkan menjanjikan untuk memperjuangkan tambahan anggaran bagi pengembangan Bandara Haluoleo, sebagai bentuk pertanggungan-jawabnya pada pemilihnya di Sultra. "Bandara itu harus ditingkatkan kapasitasnya dari bandara biasa menjadi bandara yang digunakan menjadi bandara transit dari kawasan Indonesia Timur selain Bandara Hasanuddin Makasar," tekad Umar.
BACA JUGA: Susuri Rel Cari Batu untuk Akik, Bocah SD Tewas Tersambar KA
Sedangkan Menhub Ignasius Jonan dalam kunjungannya ke Kendari beberapa waktu lalu mengatakan, ada anggaran Rp 899 miliar dalam APBN 2015 yang akan dikucurkan ke Sultra. Anggaran itu akan dialokasikan untuk pembenahan 14 pelabuhan dan 5 bandara.
Jonan menambahkan, anggaran yang besar di APBN untuk pembangunan infrastruktur di Sultra itu tak terlepas dari perjuangan wakil-wakil rakyat asal Sultra di DPR. "Jangan berterima kasih ke saya. Silakan berterima kasih kepada wakil Anda di DPR (Umar Arsal, red)," ungkap Jonan.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Leptopirosis di Gunungkidul Renggut Satu Korban Jiwa
BACA ARTIKEL LAINNYA... Awas! Penipuan Catut Nama Pejabat BKD Marak Lagi
Redaktur : Tim Redaksi