JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Saleh Husin mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengendus adanya dugaan korupsi dalam pembangunan infrastruktur jalur pantai utara (Pantura). KPK harus membognkar penyalahgunaan keuangan negara dan mengumumkannya ke publik.
"Saya kira bagus jika KPK melakukan investigasi proyek Pantura, jika memang diidentifikasi ada penyalahgunaan keuangan negara maka harus ditindak dan diumumkan agar publik dapat mengetahuinya," ujar Saleh saat dihubungi, Senin (22/7).
Selain itu, Saleh menambahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga perlu melakukan audit dalam dugaan kasus korupsi pembangunan infrastruktur jalur Pantura.
Dia sendiri tak akan mengintervensi pengusutan yang dilakukan KPK. Penanganan dugaan kasus korupsi pembangunan infrastruktur jalur Pantura diserahkan sepenuhnya kepada KPK dan BPK. "Saya kira yang lebih paham mereka. Karena itu justru jangan kita yang tuntun mereka," ucap politikus Partai Hanura itu.
Seperti diketahui, KPK memutuskan melakukan investigasi potensi korupsi dalam pembangunan infrastruktur Pantura. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan pihaknya sudah melakukan kajian dari sejumlah laporan yang masuk. "Kita putuskan akan melakukan investigasi. Kita siapkan tim dulu," ujar Abraham.
Meski begitu ia menyatakan, belum banyak hasil yang ditemukan sehingga masih diperlukan pendalaman. "Yang dilaporkan itu proyeknya," ucap bekas pengacara itu. (gil/jpnn)
"Saya kira bagus jika KPK melakukan investigasi proyek Pantura, jika memang diidentifikasi ada penyalahgunaan keuangan negara maka harus ditindak dan diumumkan agar publik dapat mengetahuinya," ujar Saleh saat dihubungi, Senin (22/7).
Selain itu, Saleh menambahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga perlu melakukan audit dalam dugaan kasus korupsi pembangunan infrastruktur jalur Pantura.
Dia sendiri tak akan mengintervensi pengusutan yang dilakukan KPK. Penanganan dugaan kasus korupsi pembangunan infrastruktur jalur Pantura diserahkan sepenuhnya kepada KPK dan BPK. "Saya kira yang lebih paham mereka. Karena itu justru jangan kita yang tuntun mereka," ucap politikus Partai Hanura itu.
Seperti diketahui, KPK memutuskan melakukan investigasi potensi korupsi dalam pembangunan infrastruktur Pantura. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan pihaknya sudah melakukan kajian dari sejumlah laporan yang masuk. "Kita putuskan akan melakukan investigasi. Kita siapkan tim dulu," ujar Abraham.
Meski begitu ia menyatakan, belum banyak hasil yang ditemukan sehingga masih diperlukan pendalaman. "Yang dilaporkan itu proyeknya," ucap bekas pengacara itu. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PU dan Kemendikbud tak Punya Unit Layanan Terpadu
Redaktur : Tim Redaksi