jpnn.com - JAKARTA - Perguruan tinggi (PT) dituntut untuk mampu mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing dalam pasar kerja. Hal ini diperlukan menjelang diberlakukannya The Asean Economic Community atau Komunitas Ekonomi Asean tahun 2015 mendatang.
Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, demi menghadapi era persaingan bebas maka lulusan PT di Indonesia harus mampu menguasai pengetahuan dan teknologi untuk mengaplikasikan keterampilan dan kompetensi kerja. "Karenanya pemerintah terus mendorong lulusan pendidikan bersiap menjadi tenaga kerja yang berkemampuan tinggi untuk memasuki pasar kerja global," kata Muhaimin dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (20/10). Menurutnya,
BACA JUGA: Hadiri Wisuda UMY, Dahlan Iskan Ingatkan Tiga Rumus Sukses
Dalam menghadapi AEC 2015, katanya, semua lembaga pendidikan dan pelatihan juga diharapkan mampu berperanmemberikan bekal berupa keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Dengan demikian, lanjutnya, lulusan PT di Indonesia dapat bersaing dalam mencari pekerjaan yang layak.
Menteri asal PKB itu itu juga mengatakan, dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia saat ini terdapat tiga isu strategis. Yakni rendahnya kualitas angkatan kerja sehingga tidak memiliki daya saing, besarnya jumlah pengangguran akibat tidak seimbangnya persediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja, serta terbatasnya kesempatan kerja.
BACA JUGA: Gaji Guru Honorer Hanya Diusulkan Rp750 Ribu
Untuk mengatasi ketiga isu tersebut, pemerintah mengambil kebijakan dalam peningkatan daya saing bidang ketenagakerjaan. Di antaranya dengan mendorong terciptanya kesempatan kerja yang layak lengkap dengan perlindungan dan jaminan sosial, meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industrial, menyempurnakan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan, meningkatkan kompetensi, hingga menciptakan kesempatan kerja.
"Untuk menghasilkan tenaga kerja terampil dan profesional, kita harus membangun sistem atau mekanisme agar dunia pendidikan dan pelatihan memperkuat kelembagaan diklat, meningkatkan kualitas pelatihan dan meningkatkan koordinasi antar lembaga penanggungjawab kebijakan lembaga diklat," pungkasnya.
BACA JUGA: Kemendikbud Batal Undang Al Gore di WCF
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Mei 2013, jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 121,2 juta. Dari angka itu, 47,90 persen di antaranya atau sekitar 54,6 juta orang berpendidikan SD ke bawah. Selain itu, jumlah pengangguran terbuka yang masih cukup tinggi, yakni 7,2 juta orang atau sekitar 5,92 persen.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cerdas Ilmu Pengetahuan dan Spiritual
Redaktur : Tim Redaksi