jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Farhan Hamid mengatakan, subsidi yang paling efektif harusnya langsung kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Menurutnya, tak semestinya subsidi justru ke barang.
"Siapa pun yang akan memerintah, saya ingin tegaskan subsidi negara jangan kepada barang, tapi harus langsung kepada masyarakat, kepada manusianya," kata Farhan saat diskusi bertema "Dampak Sosial, Ekonomi dan Politik dari Kenaikan BBM" di gedung kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (8/9).
BACA JUGA: Bupati SBD Dilantik Mendagri di Jakarta
Dijelaskannya, dari postur RAPBN 2015 terdapat alokasi anggaran sekitar Rp 300 triliun untuk subsidi BBM dan listrik. Dari hitungan Farhan, jika rencana subsidi itu diberikan kepada rakyat, misalnya dalam bentuk pangan yang terdampak kenaikan harga BBM, maka angkanya hanya sekitar Rp50 triliun.
“Sisanya dapat digunakan untuk membangun kilang minyak baru untuk mengurangi impor BBM dan membangun infrastruktur lainnya di luar Pulau Jawa,” cetus politisi PAN itu.
BACA JUGA: Anggota DPRD Tolak Kepala Daerah Dipilih Dewan
Selain itu, dia juga mengkritisi PDIP yang selama 10 tahun beroposisi konsisten menolak kenaikan harga BBM, namun jelang berkuasa tiba-tiba menyuarakan pengurangan subsidi. “Malah paling di depan untuk memperjuangkan kenaikan harga BBM,” ujar Farhan.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Demokrat Siapkan Empat Nama
BACA ARTIKEL LAINNYA... Punya Program Jauh ke Depan, Golkar Tetap Nyaman di Luar Pemerintahan
Redaktur : Tim Redaksi