jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto menyatakan, penolakan atas pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung harusnya tidak dibarengi dengan mengganti sistemnya. Menurutnya, apabila ada permasalahan dalam pilkada langsung maka yang harus dilakukan adalah memperbaikinya.
“Misalnya, terkait biaya yang sangat mahal, money politic. Bukan menyelesaikan masalah tapi mengubah sistem, ini dilema palsu," kata Nico dalam diskusi "Jalan Berliku Perppu" di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12).
BACA JUGA: Jika Perppu Ditolak, Pilkada Bisa Gunakan PP
Menurut Nico, efisiensi dalam pelaksanaan pilkada sangat mungkin dilakukan. Yakni dengan cara menerapkan electronic voting (e-voting). Dia mengungkapkan, penerapan e-voting akan membuat biaya penyelenggaraan pemilu akan lebih murah.
"Penerapan e-voting bisa jauh lebih murah. Apalagi sebagian besar masyarakat sudah percaya dengan ATM . Pemilihan dengan ATM bisa," tuturnya.
BACA JUGA: Soal Perppu Pilkada, Demokrat Lebih Lihai Ketimbang Golkar
Nico justru menilai sistem pemilu yang ada saat sudah bagus. Karenanya bila ada permasalahan, katanya, maka yang perlu dilakukan tinggal memperbaikinya saja.
Misalnya, dengan cara melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen supaya partai politik tidak dijadikan kendaraan politik. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan memperbaiki mengenai pelaksanaan kampanye.(gil/jpnn)
BACA JUGA: KMP dan KIH Bersatu, Paripurna DPR Setujui RUU MD3 Baru
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Optimistis DPR Terima Perppu Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi