jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Ono Surono menyatakan, Indonesia harus segera memiliki badan khusus yang mengurusi masalah pangan. Menurutnya, peran Bulog harus ditingkatkan demi menunjang upaya mewujudkan kedaulatan pangan.
Ono mengatakan hal itu dalam Diskusi Kamisan bertema Perjuangan Kedaulatan Pangan yang digelar di kantor DPP Taruna Merah Putih (TMP), Jalan Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, (1/2). Legislator PDI Perjuangan itu mengatakan, upaya mewujudkan kedaulatan pangan bisa dimulai dari penguatan terhadap petani.
BACA JUGA: TB Hasanuddin Tegaskan Tak Terkait Patgulipat Proyek Bakamla
Menurut Ono, akses pendanaan bagi petani melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mestinya dipermudah. "KUR untuk petani mesti diawasi dan didampingi oleh pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut Ono membeber persoalan lain terkait pertanian. Menurutnya, 60 persen dari penduduk miskin Indonesia berprofesi sebagai petani. Sedangkan 20 persen lainnya nelayan.
BACA JUGA: NU Tambah Usia, Semoga Memperkukuh Indonesia Raya
Anggota Komisi IV DPR Ono Surono (berbatik merah) dan Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Dwi Andreas Santosa usai diskusi di kantor DPP TMP, Jakarta Pusat, Kamis (1/2). Foto: RMOL/JPG
BACA JUGA: Keras! Pentolan PDIP Tantang Anies Soal Becak
Di sisi lain, regenerasi di sektor pertanian juga sangat kecil. “Hampir semua negara mengalami kendala di bidang regenerasi pertanian,” sebut legislator asal Indramayu, Jawa Barat itu.
Namun, Ono mendorong pemerintah terus berupaya menyerap sebanyak mungkin hasil panen para petani melalui Bulog. ”Dan peran Bulog perlu ditingkatkan. Jangan hanya menyerap sepuluh persen dari produksi pangan," cetusnya.
Ono juga menyinggung persoalan lain terkait pertanian. Menurutnya, Indonesia hingga saat ini belum memiliki sistem produksi dan distribusi pertanian.
Pada saat sama data pertanian yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) belum sepenuhnya akurat. Karena itu, masalah impor beras dan garam pun jadi polemik karena perbedaan data.
Namun, Ono mengingatkan pemerintah tak usah mengimpor beras dan garam. "PDI Perjuangan menolak impor beras dan garam,” tegasnya dalam diskusi yang juga menghadirkan Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa dan Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sahat M.P Sinurat itu.(rmo/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Bekali Calon Kada PDIP dengan Strategi Pemenangan
Redaktur : Tim Redaksi