jpnn.com - JPNN.com SURABAYA – Kebijakan penerapan uang muka (down payment/DP) murah untuk pembelian rumah yang diberlakukan pemerintah guna menggenjot penjualan dinilai belum bisa mengurangi backlog atau kekurangan pasokan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal itu diungkapkan Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim, Paulus Totok Lucida. Ia menjadi pembicara dalam acara Forum Anak Bangsa yang digelar IKAFE & BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, Surabaya. Jawa Timur Selasa (26/5).
BACA JUGA: Duh, Bawang Impor Ilegal Asal Negara-negara Ini Serbu Pasar
“Kalaupun ada kontribusinya, ya sekitar lima persen saja untuk peningkatan penjualan rumah. Tapi untuk saat ini, backlog perumahan sederhana masih sangat besar kurang lebih mencapai 15 juta rumah,” kata Paulus Totok Lucida seperti yang dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Rabu (27/5).
Paulus menjelaskan, pemerintah memang telah menetapkan harga penjualan rumah untuk MBR dipatok Rp 110 juta.
BACA JUGA: Lion Air Ngaku Kapok
Nilai itu sebenarnya belum layak bagi pengembang untuk membangun tempat tinggal bagi MBR. Sehingga yang terjadi selama ini, setelah akad jual beli, masih dilakukan peningkatan mutu perumahan sederhana hingga total mencapai Rp 150 juta.
Lebih jauh Totok Lucida mengungkapkan bahwa ada beberapa cara untuk mempercepat pengurangan backlog perumahan, khususnya bagi MBR.
BACA JUGA: Duh, Triwulan Pertama Indosat Rugi Setengah Triliun
Yakni, harmonisasi antara pembangunan properti hunian dengan komersial. Pembangunan juga harus memperhatikan kebutuhan rumah, serta kemudahan akses dan kesiapan lembaga pembiayaan.
“Yang tidak kalah penting juga adalah ketersediaan land bank dan perizinan pembebasan lahan. Sehingga tersedia perumahan yang memadai untuk MBR,” tegasnya.
Meski demikian, secara umum diakui prospek bisnis properti di tahun ini masih positif. Terutama untuk produk-produk properti kelas menengah.
Hal itu dipicu pertumbuhan populasi yang mencapai 1,4 persen per tahun. “Pertumbuhan pasar properti mencapai 10-15 persen di tahun ini. Nilai itu memang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di 2012 dan 2013 yang mencapai 20 dan 30 persen,” katanya.
Sementara khusus di Surabaya, diakui dia untuk pembangunan perumahan landed bagi MBR sudah tidak memungkinkan.
Yang paling mungkin dikembangkan adalah perumahan high rise semacam rumah susuh (rusun) lantaran harga tanah terus merangkak naik setiap tahun.
Tahun ini, total jumlah unit kamar yang akan dibangun di kawasan Surabaya sebanyak 25.844 unit dari 27 proyek yang tersebar di Surabaya Utara, Selatan dan Timur. (rud/awa/jay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekeluarga Berjualan Online, Penghasilan Rp 12 Juta per Bulan
Redaktur : Tim Redaksi