jpnn.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta optimistis program Rumah DP Nol Rupiah bakal terealisasi dengan mulus. Pasalnya, Bank Indonesia (BI) telah melonggarkan rasio loan to value (LTV) dan financing to value (FTV) untuk pembiayaan properti.
"Dampak kebijakan perbankan ini adalah kemudahan perbankan untuk mengatur sendiri peraturan-peraturan baik DP sendiri, maupun Loan to Value (LTV)," ujar Sandiaga Uno di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (2/7).
BACA JUGA: Sandiaga Temui Politikus PDIP yang Menyindir Kunkernya ke AS
Dampak kebijakan baru itu, lanjut Sandiaga, akan makin banyak yang bisa berpartisipasi dalam program rumah DP Nol Rupiah.
Perbankan yang memenuhi syarat bebas menentukan besaran uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) untuk pembelian rumah pertama. "Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Agustus mendatang," beber Sandiaga.
BACA JUGA: Sandiaga Dilema Keputusan MK soal Ojol
Sandiaga menyatakan, program rumah DP Nol Rupiah besutan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebagai besar akan digarap pihak swasta.
Dia yakin kebijakan relaksasi dari BI akan menarik minat swasta untuk menggarap program rumah DP Nol Rupiah milik Pemprov DKI.
BACA JUGA: Sandiaga Uno Tak Percaya Hasil Hitung Cepat Pilkada Jateng
"Dari 250 ribu unit rumah yang akan kita luncurkan lima tahun ke depan sebagian besar dari swasta. Dengan adanya relaksasi dari BI mudah-mudahan jadi momen pemicu akselerasi dari ketersediaan rumah harga terjangkau," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, masyarakat sangat membutuhkan kebijakan pelonggaran rasio LTV dan FTV untuk pembiayaan properti. Dia menyambut baik kebijakan tersebut.
Dengan bangga dia mengaku senang karena gagasan DP Nol Rupiah yang diusungnya sejak masa kampanye Pilkada DKI 2017 telah diadopsi pemerintah pusat.
"Kami bersyukur inisiatif di Jakarta soal rumah DP 0 Rupiah bisa dilaksanakan di level nasional," ujarnya.
Lebih jauh Anies menuturkan, banyak masyarakat yang tidak bisa membeli rumah karena DP yang mahal. Kebijakan rumah DP 0 Rupiah, menurutnya lebih berguna daripada DP murah kendaraan bermotor.
"Sebenarnya dari keadaan ekonomi masyarakat mampu untuk membayar angsuran bulanan. Tapi sering mengalami beban untuk membayar uang muka. Kalau kendaraan bermotor berbeda, DP yang diberlakukan lebih ringan," terangnya. (nas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Menpora Dipukul, Sandi: Jangan Salahkan Jakmania
Redaktur & Reporter : Adil