jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku dilema atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak melegalkan ojek online sebagai transportasi umum.
Menurut Sandi, ojek online sudah terlanjur menjadi opsi transportasi bagi masyarakat.
BACA JUGA: Sandiaga Uno Tak Percaya Hasil Hitung Cepat Pilkada Jateng
"Ini tentunya satu keputusan yang harus sama-sama kami cermati. Yang paling mendasar banget bahwa ojol itu sudah ada dan sudah dijadikan sarana stransportasi," kata Sandi di Gedung DPRD DKI.
Sementara, kata Sandi, MK menolak melegalkan ojek online karena pertimbangan keselamatan.
BACA JUGA: Anak Menpora Dipukul, Sandi: Jangan Salahkan Jakmania
Karena itu, Sandi menginginkan jajaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyesuaikan aturan tersebut.
"Bagaimana menyelaraskan, itu yang jadi PR buat kami. Jangan sampai apa yang sudah jadi, ya kami menutup mata dua-duanya. Tidak bisa," kata Sandi.
BACA JUGA: Anies Pastikan Tunduk Putusan MK soal Legalitas Ojol
Masyarakat dan ojek online, menurut Sandi, sama-sama memberi keuntungan. Contohnya, kata Sandi, ojek online sudah banyak di depan Balai Kota DKI dan beroperasi untuk pegawai Pemprov DKI.
"Mungkin salah satu dari kita menggunakan ojol sebagai sarana transportasi. Tetapi keputusan hukum seperti itu, kami sekarang mencari adaptasinya seperti apa," tandas Sandi. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cari Solusi Kemacetan, Sandi Terbang ke Amerika
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga