JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang menggunakan data Daftar Potensial Pemilih Pemilu (DP4) bermasalah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI didesak untuk lapang dada mengakui adanya permasalahan tersebut.
"Kita mendorong KPUD untuk kerjanya lebih giat, lebih sungguh-sungguh dan akuilah ini ada masalah. Jadi jangan sampai menutup mata," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Slamet Nurdin saat ditemui di markas pemenangan Hidayat-Didik di Buncit Raya, Jakarta Selatan, Senin (21/5).
Menurut Slamet, kesalahan dalam pendataan DPS menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Soalnya data DP4 yang digunakan KPU DKI dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI. Tetapi kesalahan tersebut justru ditutupi oleh KPU DKI.
"Salah Pemprov dong, tapi KPUD jangan merestui kesalahan itu, bahkan mati-matian ngejagain. Harusnya akuin saja kalau ada masalah," tegas Slamet.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta ini juga mendesak KPU DKI untuk membenahi DPS yang dinilai bermasalah. Slamet meminta KPU DKI untuk tidak buru-buru menetapkan DPS menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Misalnya kalau ada masalah, karena ada perbedaan yang besar dengan e-KTP yang valid, kita harus sama-sama melakukan apa yang betul diperbaiki. Jadi jangan sampai terburu-buru mengesahkan menjadi DPT," tandasnya.
Seperti diketahui, lima partai politik (parpol) memprotes hasil pendataan DPS yang dilakukan KPU DKI karena masih menemukan pemilih fiktif di sejumlah kelurahan. Kelima parpol yaitu Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, PPP, dan PKS. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pendemo Desak Bubarkan KPU DKI
Redaktur : Tim Redaksi