JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida mengatakan soal fungsi budgeting yang saat ini ada di DPR tidak terlalu penting dan signifikan dalam mengawasi anggaran. Buktinya, menurut Laode Ida, mark-up Proyek Pusat Pelatihan dan Pendidikan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) yang dikerjakan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat terjadi dengan sangat mudahnya.
"Menurut saya, fungsi budgeting DPR tidak terlalu penting. Yang diperlukan adalah fungsi check and recheck sistem anggaran," kata Laode Ida, dalam diskusi "Revisi UU MD3", di press room DPR, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (12/2).
Bukti dari tidak pentingnya hak budgeting DPR menurut senator asal Sulawesi Tenggara itu dapat kita lihat dari kegagalan DPR mencegah terjadinya kasus mark up sejumlah proyek pisik pemerintah. "Contoh terkini adalah pembangunan P3SON yang dikerjakan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat," ungkapnya.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lanjut Laode, substansi yang amat sangat diperlukan DPR adalah hak kontrol dan itu lakukan bebas dari kepentingan partai politik. "Terkait dengan hak budgeting DPR, justru yang menonjol adalah kepentingan partai politik," ujarnya.
Dikatakannya, salah satu fungsi check and recheck yang mesti difungsikan DPR adalah melakukan kontrol secara langsung terhadap berbagai proyek pemerintah dengan cara membentuk tim dan mengirim tim tersebut ke berbagai lokasi proyek yang ada dan hasil kerja mereka langsung disampaikan ke komisi-komisi terkait.
Selain itu, Laode juga mengritisi posisi kesekjenan MPR, DPR dan DPD yang berada di bawah kontrol Kementerian Sekretariat Negara (Sesneg). "Mestinya, kesekjenan di sistem parlemen Indonesia selevel dengan kementerian negara dan tidak perlu tergantung lagi dengan Sekretariat Negara," imbuh Laode Ida. (fas/jpnn)
"Menurut saya, fungsi budgeting DPR tidak terlalu penting. Yang diperlukan adalah fungsi check and recheck sistem anggaran," kata Laode Ida, dalam diskusi "Revisi UU MD3", di press room DPR, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (12/2).
Bukti dari tidak pentingnya hak budgeting DPR menurut senator asal Sulawesi Tenggara itu dapat kita lihat dari kegagalan DPR mencegah terjadinya kasus mark up sejumlah proyek pisik pemerintah. "Contoh terkini adalah pembangunan P3SON yang dikerjakan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat," ungkapnya.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lanjut Laode, substansi yang amat sangat diperlukan DPR adalah hak kontrol dan itu lakukan bebas dari kepentingan partai politik. "Terkait dengan hak budgeting DPR, justru yang menonjol adalah kepentingan partai politik," ujarnya.
Dikatakannya, salah satu fungsi check and recheck yang mesti difungsikan DPR adalah melakukan kontrol secara langsung terhadap berbagai proyek pemerintah dengan cara membentuk tim dan mengirim tim tersebut ke berbagai lokasi proyek yang ada dan hasil kerja mereka langsung disampaikan ke komisi-komisi terkait.
Selain itu, Laode juga mengritisi posisi kesekjenan MPR, DPR dan DPD yang berada di bawah kontrol Kementerian Sekretariat Negara (Sesneg). "Mestinya, kesekjenan di sistem parlemen Indonesia selevel dengan kementerian negara dan tidak perlu tergantung lagi dengan Sekretariat Negara," imbuh Laode Ida. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengganti Anis Matta Sodorkan Resep Dongkrak Citra DPR
Redaktur : Tim Redaksi