JAKARTA - Ancaman dari empat gubernur di Pulau Kalimantan untuk memblokir pasokan batubara agar tidak keluar dari pulau yang kaya sumberdaya alam itu ditanggapi serius pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rencananya, pimpinan DPD akan mengundang empat gubernur se-Kalimantan.
"Kita pertimbangkan untuk mengundang empat gubernur. Kita coba cari jalan keluarnya," kata Wakil Ketua DPD, La Ode Ida dalam diskusi tentang grand design pertambangan dan energi di gedung DPD RI, Senin (14/5).
Menurut La Ode, pihaknya akan mencoba memediasi tuntutan para gubernur untuk mendapatkan tambahan kuota BBM agar Pulau Kalimantan tidak mengalami krisis energi. Senator asal Sulawesi Tenggara itu khawatir jika Pemda di Kalimantan benar-benar merealisasikan ancamannya, bukan tidak mungkin Pulau Jawa akan mengalami krisis listrik.
Pada kesempatan sama Ketua Komite II DPD, Bambang Susilo mengatakan, bukan persoalan sulit bagi Pemda di Kalimantan untuk menyetop pasokan batubara ke Pula Jawa. "Misalnya di Kalimantan Timur, lalu-lintas batubara diangkut lewat Sungai Mahakam. Kantor Pemprov Kaltim itu di tepi Mahakam, jadi gampang saja untuk memblokirnya," kata Bambang.
Senator dari Provinsi Kaltim itu juga mengingatkan pemerintah pusat bahwa saat ini sejumlah pembangkit listrik di Pulau Jawa menggunakan batubara dari Kalimantan. "Bisa dibayangkan kalau pasokan ke Paiton (PLTU Paiton) dihentikan, Jawa akan krisis listrik," ucapnya.
Ditambahkannya pula, sebenarnya tuntutan empat gubernur di Kalimantan tentang tambahan kuota BBM bukanlah permintaan yang muluk-muluk. Sebab, sangat ironis jika Kalimantan yang dikenal sebagai daerah pemasok sumber energi justru mengalami kelangkaan BBM. "Kami juga ingin pemerintah pusat mendengarkan persoalan ini," ucapnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu empat gubernur dari empat provinsi di Pulau Kalimantan berkumpul di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mereka menuntut agar pemerintah pusat menambah kuota BBM bagi seluruh daerah di Kalimantan. Jika tuntutan itu tak dipenuhi, para gubernur mengancam akan memblokir pasokan batubara agar tidak keluar dari pulau Kalimantan.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cagub dan Cawagub dapat Pengawalan Ekstra
Redaktur : Tim Redaksi