MANILA - Usulan delegasi parlemen Indonesia tentang perlunya negara-negara anggota GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption) membuka akses dana hasil korupsi yang dibawa ke luar negeri kepada penegak hukum, belum diakomodasi dalam konferensi GOPAC 2013. Menurut Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Telli Gozellie, hal ini sangat merugikan Indonesia.
Karena itu, menurut anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Bangka Belitung itu, konferensi GOPAC 2015 yang akan berlangsung di Bahrain merupakan momen yang paling tepat bagi Indonesia untuk memperjuangkan hal tersebut.
"Bagi Indonesia perlunya aparat penegak hukum diberikan akses untuk mengetahui uang hasil korupsi yang dibawa ke luar negeri itu sangat penting. Makanya, Parlemen Indonesia harus lebih siap memperjuangkannya pada konferensi GOPAC dua tahun mendatang," kata Telli Gozellie, di Manilai, Minggu (3/2).
Diakuinya, selama berlangsung konferensi GOPAK di Manila dari tanggal 30 Januari hingga 2 Februari 2013, ada sejumlah negara anggota GOPAC yang enggan meloloskan gagasan Indonesia tersebut.
"Kalau saya lihat latarbelakang negara-negara yang menolak itu umumnya sejumlah negara yang selama ini memang menjadi tujuan koruptor untuk menyimpan dana hasil korupsi karena selama ini terbilang aman. Kita berharap GOPAC bisa menekan negara-negara penadah hasil korupsi itu," ungkap anggota Komite I DPD itu.
Tapi lanjut dia, parlemen Indonesia harus tetap membangun optimisme bahwa usulan Indonesia tersebut akan diakomodasi oleh GOPAC dalam pertemuan masa datang karena ini menyangkut upaya penegakkan hukum dan memberantas korupsi di sesama negara anggota GOPAC.
"Peluangnya ada di konferensi GOPAC 2015 mendatang karena Indonesia saat ini telah dipercaya oleh GOPAC untuk memimpin SEAPAC (Southeast Asian Parliementarians Against Curruption). Konferensi menetapkan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung memimpin SEAPAC periode 2013-2015 menggantikan senator Edgardo J Angara dari Filipina," harap Telli Gozellie.
"Yang penting, parlemen Indonesia berada dalam satu barisan untuk menggolkan gagasan tersebut guna meminimalisir larinya uang hasil korupsi ke luar negeri," imbuh Telli Gozellie. (fas/jpnn)
Karena itu, menurut anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Bangka Belitung itu, konferensi GOPAC 2015 yang akan berlangsung di Bahrain merupakan momen yang paling tepat bagi Indonesia untuk memperjuangkan hal tersebut.
"Bagi Indonesia perlunya aparat penegak hukum diberikan akses untuk mengetahui uang hasil korupsi yang dibawa ke luar negeri itu sangat penting. Makanya, Parlemen Indonesia harus lebih siap memperjuangkannya pada konferensi GOPAC dua tahun mendatang," kata Telli Gozellie, di Manilai, Minggu (3/2).
Diakuinya, selama berlangsung konferensi GOPAK di Manila dari tanggal 30 Januari hingga 2 Februari 2013, ada sejumlah negara anggota GOPAC yang enggan meloloskan gagasan Indonesia tersebut.
"Kalau saya lihat latarbelakang negara-negara yang menolak itu umumnya sejumlah negara yang selama ini memang menjadi tujuan koruptor untuk menyimpan dana hasil korupsi karena selama ini terbilang aman. Kita berharap GOPAC bisa menekan negara-negara penadah hasil korupsi itu," ungkap anggota Komite I DPD itu.
Tapi lanjut dia, parlemen Indonesia harus tetap membangun optimisme bahwa usulan Indonesia tersebut akan diakomodasi oleh GOPAC dalam pertemuan masa datang karena ini menyangkut upaya penegakkan hukum dan memberantas korupsi di sesama negara anggota GOPAC.
"Peluangnya ada di konferensi GOPAC 2015 mendatang karena Indonesia saat ini telah dipercaya oleh GOPAC untuk memimpin SEAPAC (Southeast Asian Parliementarians Against Curruption). Konferensi menetapkan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung memimpin SEAPAC periode 2013-2015 menggantikan senator Edgardo J Angara dari Filipina," harap Telli Gozellie.
"Yang penting, parlemen Indonesia berada dalam satu barisan untuk menggolkan gagasan tersebut guna meminimalisir larinya uang hasil korupsi ke luar negeri," imbuh Telli Gozellie. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kantor BUMN Minyak Meledak
Redaktur : Tim Redaksi