JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal DKI Jakarta, Dani Anwar mengatakan bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak percaya diri dalam menjalankan pemerintahan. Faktanya, menurut Dani, terlihat dari cara-cara yang ditempuh pemerintah dalam menaikan harga BBM minggu lalu.
"DPR sudah memberikan kewenangan pemerintah bisa menaikan harga BBM kapan pun dengan kondisional tertentu. Ketika kondisional yang ditetapkan tersebut terpenuhi, pemerintah malah masih minta persetujuan DPR untuk menaikan harga BBM. Ini kan pekerjaan mubazir," kata Dani Anwar, di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (28/6).
Demikian juga halnya dengan antisipasi terhadap berbagai masalah yang pasti muncul sebagai efek dari kenaikan harga BBM. Menurut Dani, pemerintah sangat tidak siap.
"Mereka selalu mengeluarkan kebijakan setelah terjadi kegelisahan masyarakat pengguna jasa angkutan dengan operator angkutan publik. Yang ingin saya tegaskan, kebijakan pemerintah selalu terlambat dan itu publik yang dirugikan," tambah Dani Anwar.
Selain itu, Dani juga mengkritisi kebijakan Pemda DKI Jakarta yang masih memberlakukan pungutan terhadap operator angkutan kota. Pungutan itu seperti bayaran terhadap pemeriksaaan layak jalan angkutan kota dan rencana Pemda DKI Jakarta merevitalisasi angkutan kota.
"Cek fisik kendaraan itu penting karena menyangkut keselamatan masyarakat. Tapi dalam kondisi yang sulit seperti ini mestinya bayaran seperti itu dihentikan sementara menjelang stabilnya kondisi ekonomi secara keseluruhan," pinta Dani.
Demikian juga halnya dengan rencana revitalisasi angkutan kota. "Ini situasinya sangat tidak memungkinkan karena revitalisasi angkutan kota itu membawa konsekuensi penambahan beban biaya bagi operator," imbuh Dani Anwar.
"Jika pemerintah merasa gagal dalam mengelola bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan konstitusi, jangan malah mengganti sistem ekonomi kerakyatan ini dengan praktek-praktek neolib karena rakyat yang akan menanggung resikonya," tambah dia lagi.(fas/jpnn)
"DPR sudah memberikan kewenangan pemerintah bisa menaikan harga BBM kapan pun dengan kondisional tertentu. Ketika kondisional yang ditetapkan tersebut terpenuhi, pemerintah malah masih minta persetujuan DPR untuk menaikan harga BBM. Ini kan pekerjaan mubazir," kata Dani Anwar, di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (28/6).
Demikian juga halnya dengan antisipasi terhadap berbagai masalah yang pasti muncul sebagai efek dari kenaikan harga BBM. Menurut Dani, pemerintah sangat tidak siap.
"Mereka selalu mengeluarkan kebijakan setelah terjadi kegelisahan masyarakat pengguna jasa angkutan dengan operator angkutan publik. Yang ingin saya tegaskan, kebijakan pemerintah selalu terlambat dan itu publik yang dirugikan," tambah Dani Anwar.
Selain itu, Dani juga mengkritisi kebijakan Pemda DKI Jakarta yang masih memberlakukan pungutan terhadap operator angkutan kota. Pungutan itu seperti bayaran terhadap pemeriksaaan layak jalan angkutan kota dan rencana Pemda DKI Jakarta merevitalisasi angkutan kota.
"Cek fisik kendaraan itu penting karena menyangkut keselamatan masyarakat. Tapi dalam kondisi yang sulit seperti ini mestinya bayaran seperti itu dihentikan sementara menjelang stabilnya kondisi ekonomi secara keseluruhan," pinta Dani.
Demikian juga halnya dengan rencana revitalisasi angkutan kota. "Ini situasinya sangat tidak memungkinkan karena revitalisasi angkutan kota itu membawa konsekuensi penambahan beban biaya bagi operator," imbuh Dani Anwar.
"Jika pemerintah merasa gagal dalam mengelola bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan konstitusi, jangan malah mengganti sistem ekonomi kerakyatan ini dengan praktek-praktek neolib karena rakyat yang akan menanggung resikonya," tambah dia lagi.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 250 Dinamit Hilang, Curigai Keterlibatan Orang Dalam
Redaktur : Tim Redaksi