jpnn.com - JAKARTA - DPD I Golkar mendukung pemecatan kader-kader yang berseberangan sikap dengan partai. Ketua Forum Silaturahmi DPD I Golkar, Gandung Pardiman menilai hal tersebut sebagai konsekuensi wajar dalam berorganisasi.
"Ketika kita tidak cocok dalam berorganisasi, tidak bisa keluar masuk seenaknya, ini partai bukan mall. Ketika kami memilih untuk berpartai, hak politik kami telah diambil partai," kata Gandung di kediaman Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, Jakarta, Senin (25/8).
BACA JUGA: SBY Bakal Dicap Sengaja Wariskan Masalah ke Jokowi
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Aburizal memecat sejumlah kader Golkar karena mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Pemilu Presiden 2014. Mereka yang dipecat seperti Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah.
Menurut Gandung, dukungan terhadap pemecatan telah disampaikannya dalam pertemuan antara perwakilan 30 DPD I dengan Aburizal. Bahkan, mereka juga meminta agar diberi kewenangan memecat kader yang mbalelo.
BACA JUGA: IPW Desak Polda Transparan Ungkap Pemilik Unimog
"Kami ingin ada otoritas DPD provinsi untuk mendisiplinkan jika ada kader yang langgar AD/ART," tuturnya.
Lalu bagaimana dengan Jusuf Kalla yang tidak mendapat sanksi meski pada pemilu lalu lebih memilih diusung partai lain sebagai calon wakil presiden?
BACA JUGA: Pemilik Unimog Datangi Polda, Tapi Tak Bawa BPKB
Di tempat yang sama, Ketua DPD Sulawesi Utara Ridwan Bae mengatakan, Kalla memang tidak layak dapat sanksi. Pasalnya, kader senior Golkar itu tidak memiliki jabatan dalam struktur partai.
"Pak JK juga maju cawapres bukan sebagai kader tapi sebagai profesional. Beliau juga sudah melepas semua atribut partai," ujarnya.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harapkan Kantor Transisi Atasi Hambatan Transfer Pemerintahan
Redaktur : Tim Redaksi