jpnn.com, JAKARTA - Rapat koordinasi DPD I se-Indonesia merekomendasikan agar dewan pimpinan pusat (DPP) partai berlambang beringin hitam itu memberi bantuan hukum secara maksimal kepada Setya Novanto yang kini menjadi tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Ketua DPD I Golkar Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan, harus ada strategi khusus dalam rangka membela ketua umumnya dari jerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BACA JUGA: 32 DPD Golkar Bertemu Langsung dengan Novanto, Sepakat Tak Bakal Ada Munaslub
"Kami mengimbau kepada DPP untuk segera membuat strategi dalam rangka pemberian secara sungguh-sungguh pembelaan Golkar kepada Pak Setya Novanto," ujar Ansar dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (22/7).
Ansar menambahkan, seluruh DPD I Golkar juga sepakat melaksanakan seluruh keputusan hasil rapat pleno DPP yang digelar 18 Juli lalu. Di antaranya terkait keputusan tidak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mencari pengganti Novanto.
BACA JUGA: DPD Golkar se-Indonesia Tetap Dukung Setya Novanto
"Kami menyatakan sikap tidak akan munaslub sesuai ketetapan rapimnas beberapa bulan lalu di Kalimantan Timur. Karena Partai Golkar adalah partai sistemik," ucapnya.
Ansar optimistis dengan sistem yang telah berjalan dengan baik, partainya akan mampu menghadapi permasalahan yang mengemuka. Termasuk kesiapan menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.
BACA JUGA: Kapolda Berganti, Pengungkapan Kasus Novel Jangan Berhenti
"Kami ditugaskan menggerakan subsistem ke tingkat bawah untuk menyiapkan pemenangan Pilkada serentak 2018 dan Pileg dan Pilpres 2019," pungkas Ansar.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Catat, Inilah Alasan Golkar Dukung Presidential Threshold 20 Persen
Redaktur & Reporter : Ken Girsang