jpnn.com - JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Provinsi Papua, Carles Simaremare minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaudit kegiatan pembangunan dan pelebaran jalan dari Sentani ke Abepura.
Pembangunan jalan itu menelan biaya senilai lebih dari Rp 80 miliar. Saat itu, biaya pembangunan diambil dari APBN tahun anggaran 2014.
BACA JUGA: Politikus PDIP Anggap Sudirman Said Bikin Citra Pemerintah Jatuh
"Dalam APBN tahun 2014, melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dilaksanakan pembangunan dan perluasan jalan dari Sentasi ke Abepura senilai lebih dari Rp 80 miliar," kata Carles, Minggu (22/11).
Dia menganggap penting audit BPK karena ada kejanggalan. Yakni, penggunaan rencana anggaran yang tidak sesuai.
BACA JUGA: Kemendagri Waspadai Potensi Konflik di Pilgub Kalteng
"Saat saya menyisir jalan Sentani ke Abepura, ditemukan sekitar 500 meter ruas jalan yang sama sekali tidak dikerjakan," ujar Carles.
Dia menambahkan, ada pembangunan infrastruktur di beberapa kabupaten yang dilaksanakan tidak sesuai presentasi kegiatan dan dana yang dikucurkan untuk Papua melalui APBN 2014.
BACA JUGA: INGAT! Pemegang Surat Keterangan Domisili tak Punya Hak Pilih
"Karena itu, sebagai wakil daerah di DPD RI, saya minta BPK audit proyek APBN ini dengan cara menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tegas Carles. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Warga Desa di Kampar dan Lebong Ingin Memilih di Daerah Lama
Redaktur : Tim Redaksi