JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida mengatakan sistem politik yang saat ini diberlakukan oleh pusat lebih mengarah kepada legalisasi perampokan hak-hak politik daerah.
Hal tersebut dikatakan Laode Ida dalam acara diskusi bertema "Papua dan Masa Depan Indonesia, Memperingati 50 Tahun Integrasi Papua, 1 Mei 2013" di press room DPR, gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Selasa (16/4).
Salah satu contoh menurut Laode, adalah perlakuan pemerintah dalam menyikapi aspirasi rakyat Papua yang menginginkan pemekaran daerahnya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
"Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, masyarakat Papua sudah secara maksimal memenuhi persyaratan pemekaran suatu daerah. Tapi hingga kini, tidak satupun dari aspirasi mereka itu diperbincangkan secara serius, baik di DPR maupun di Istana Negara," ujar Laode Ida.
Bahkan akhir-akhir ini kata Laode, berbagai pihak dari kalangan pemerintahan menyebut Papua tidak perlu dimekarkan lagi karena alasan jumlah penduduknya yang tidak memadai.
"Alasan itu, jelas-jelas tidak adil karena wilayah Papua itu enam kali lebih luas dari Pulau Jawa. Jangan karena penduduknya berjumlah sekitar dua juta lalu itu dijadikan alasan untuk tidak dimekarkan," tegas senator dari Sulawesi Tenggara itu.
Bahkan lanjut Laode, beberapa bulan terakhir berbagai delegasi masyarakat dari Papua mendatangi gedung Parlemen ini untuk meminta kejelasan soal pemekaran sejumlah daerahnya.
"Mereka kesini itu kan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Sampai di Jakarta, mereka tidak dihiraukan. Saya mau ingatkan, bahwa sebagian masyarakat Papua telah bersikap skeptis terhadap Jakartat," ungkap Laode.
Karena itu, menurut Laode, Jakarta harus menyarikan jalan keluar terhadap tuntutan mereka itu sehingga mereka nyaman dengan NKRI.(fas/jpnn)
Hal tersebut dikatakan Laode Ida dalam acara diskusi bertema "Papua dan Masa Depan Indonesia, Memperingati 50 Tahun Integrasi Papua, 1 Mei 2013" di press room DPR, gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Selasa (16/4).
Salah satu contoh menurut Laode, adalah perlakuan pemerintah dalam menyikapi aspirasi rakyat Papua yang menginginkan pemekaran daerahnya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
"Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, masyarakat Papua sudah secara maksimal memenuhi persyaratan pemekaran suatu daerah. Tapi hingga kini, tidak satupun dari aspirasi mereka itu diperbincangkan secara serius, baik di DPR maupun di Istana Negara," ujar Laode Ida.
Bahkan akhir-akhir ini kata Laode, berbagai pihak dari kalangan pemerintahan menyebut Papua tidak perlu dimekarkan lagi karena alasan jumlah penduduknya yang tidak memadai.
"Alasan itu, jelas-jelas tidak adil karena wilayah Papua itu enam kali lebih luas dari Pulau Jawa. Jangan karena penduduknya berjumlah sekitar dua juta lalu itu dijadikan alasan untuk tidak dimekarkan," tegas senator dari Sulawesi Tenggara itu.
Bahkan lanjut Laode, beberapa bulan terakhir berbagai delegasi masyarakat dari Papua mendatangi gedung Parlemen ini untuk meminta kejelasan soal pemekaran sejumlah daerahnya.
"Mereka kesini itu kan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Sampai di Jakarta, mereka tidak dihiraukan. Saya mau ingatkan, bahwa sebagian masyarakat Papua telah bersikap skeptis terhadap Jakartat," ungkap Laode.
Karena itu, menurut Laode, Jakarta harus menyarikan jalan keluar terhadap tuntutan mereka itu sehingga mereka nyaman dengan NKRI.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saksi Kasus Cebongan Takut Bersaksi di Persidangan
Redaktur : Tim Redaksi