jpnn.com - JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tidak akan masuk ke wilayah perseteruan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, yang dipicu oleh rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik berkapasitas 35 ribu MW.
Hal tersebut dikatakan anggota Komite II DPD RI, Djasarman Purba, dalam Dialog Kenegaraan "Byar Pet Program Listrik 35 Ribu MW", di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Rabu (26/8).
BACA JUGA: Berkas Lengkap, Pelimpahan Tahap II Alex Usman Besok
"DPD tak akan masuk ke wilayah konflik pembangunan pembangkit tenaga listrik 35 ribu MW. DPD justru mengingatkan agar pemerintah menghitung kembali kebutuhan riil dan kondisi ekonomi sekarang dan lima tahun ke depan," kata Jasarman Purba.
Menurut senator asal Provinsi Kepulauan Riau itu, hitungan 35 ribu MW asumsi dasarnya antara lain pertumbuhan ekonomi pada angka 6 persen. "Saat ini angka pertumbuhan tersebut hanya 4,2 persen. Secara makro, turunnya angka pertumbuhan tersebut sangat signifikan," tegasnya.
BACA JUGA: Tiba di Pengadilan, Muncikari Langsung Disambut Teriakan Perempuan: Kangen Nih
Karena itu, dia mengajak pemerintah untuk realistis juga memahami keadaan. "Apa tidak mungkin 35 ribu MW itu juga ditinjau ulang oleh JK (Wapres Jusuf Kalla), sebab target itu dibuat berdasar perkiraan pertumbuhan ekonomi," sarannya.
Kalau itu dipaksakan, takutnya, proyek strategis itu gagal, sebab pembangunan pembankit listrik 10 ribu MW saja hingga kini tak selesai-selesai. "Lalu siapa nantinya akan bertanggungjawab," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Mbak Puan Di-Bully Gara-gara revolusimental.go.id, Begini Reaksi Istana
BACA ARTIKEL LAINNYA... Portal Revolusi Mental Macet, Ini Kata Roy Suryo
Redaktur : Tim Redaksi