jpnn.com, JAKARTA - Komite II DPD RI meminta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah.
Sebab, sebagian besar daerah di Indonesia masih belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk kebutuhan masyarakat, seperti akses jalan, jembatan, maupun perumahan untuk rakyat. Hal itu terungkap saat rapat kerja Komite II DPD dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).
BACA JUGA: Memacu Prestasi Olahraga, DPD RI Akan Revisi UU SKN
Anggota Komite II DPD Anna Latuconsina mengatakan bahwa masih banyak masyarakat korban gempa bumi Maluku, belum mendapatkan bantuan terutama tempat tinggal. Senator dari Maluku itu menanyakan bagaimana tindak lanjut perbaikan fasilitas masyarakat pascagempa 2019.
“Masyarakat korban gempa saat ini belum mendapatkan bantuan. Kami ingin mendapatkan informasi, kira-kira kapan masyarakat dapat bantuan untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak,” ucap Anna.
BACA JUGA: Sejahterakan Daerah, Komite II DPD dan KLHK Jalin Kerja Sama
Anggota Komite II DPD dari Sulawesi Tengah Lukky Semen berharap Kementerian PUPR segera memulihkan sarana dan prasarana publik yang rusak pascagempa di Sulteng. Menurutnya, perkembangan perbaikan fasilitas umum di Sulteng masih belum sesuai harapan.
“Kami butuh penjelasan khususnya menyangkut rehab-rekon hunian tetap yang sampai hari ini baru terealisasi 136 unit. Ini begitu panjang dan lama prosesnya,” ujarnya,
Senator dari Papua Barat Mamberop Y. Rumakiek meminta kepada Menteri Basuki agar dibangun akses komunikasi langsung untuk dapat menyampaikan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur di provinsinya.
Mamberop menilai saat ini komunikasi yang ada masih belum terjalin dengan baik. Akibatnya banyak wilayah di Papua Barat yang belum merata dan tertinggal pembangunannya.
“Kami minta untuk disambungkan dengan kepala balai di provinsi. Karena komunikasi ini terputus, maka aspirasi tidak bisa kami sampaikan. Kami hanya minta akses supaya bisa berkomunikasi, bahkan langsung ke kementerian, supaya aspirasi masyarakat ini bisa dianggarkan,” pinta Mamberop.
Wakil Ketua Komite II DPD Abdullah Puteh meminta Menteri Basuki dapat membuat saluran khusus yang menghubungkan setiap anggota dengan Kementerian PUPR. Saluran tersebut berfungsi untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi daerah terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur. Saluran tersebut dianggap efektif dalam mewujudkan kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk menyokong perekonomian daerah.
“Terkait penyaluran aspirasi, saya harap nanti ada desk khusus untuk DPD. Desk itu bertujuan sebagai saluran aspirasi dari kami anggota DPD RI sebagai wakil daerah,” pinta Puteh dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Ketua DPD Sultan B. Najamudin, itu.
Menteri Basuki menjelaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan daerah terkait pembangunan infrastruktur sudah direncanakan dalam program kerja pemerintah tahun 2020-2024. Menurutnya, Kementerian PUPR akan terus membangun infrastruktur, fasilitas ekonomi yang akan diintegrasikan melalui sarana jalan.
Basuki menjelaskan, untuk pembangunan sampai 2024, membutuhkan biaya sekitar Rp 2.058 triliun. Sementara APBN paling banyak adalah Rp 623 triliun sehingga masih ada selisih sekitar Rp 1.453 triliun. Selisih tersebut diupayakan ditutup dari investasi dan penugasan dari BUMN. Kementerian PUPR akan memokuskan pada pembangunan sumber daya air, konektivitas jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan.
“Program kami bukan membagi rata. Jadi mohon bapak-ibu bisa memaklumi karena jika dibagi rata, itu tidak menjadi apa-apa. Misalnya uangnya ada 100, dibagi ke program di 34 provinsi maka tidak akan jadi apa-apa. Kami selesai, baru kami pindah. Insyaallah dengan begitu hasilnya akan lebih baik,” jelas Basuki. (boy/ikl/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy