jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Alirman Sori, mengatakan independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah hampir tidak ada. Ini adalah fakta. Rata-rata KPU di provinsi, kabupaten maupun kota, berpihak kepada kelompok tertentu dalam menjalankan tugas-tugasnya.
"Dalam perjalanan Komite I DPD ke daerah-daerah, mereka berbicara tentang kesejahteraan, bicara tentang bagi-bagi dan lainnya. Coba lihat keluhan mereka, tunjangannya, kesejahteraannya dan lainnya dibicarakan," kata Alirman Sori dalam diskusi DPD bertema, 'Kinerja KPUD dan Potensi Konflik di Daerah', di gedung DPD RI, Jumat (26/7).
BACA JUGA: Jelang Mudik, Kemenhub Periksa Sarana Perkeretaapian
Senator asal Sumatera Barat itu menjelaskan, UU juga tidak memberikan jaminan kepada anggota KPU dalam perlindungan hukum. “Misalnya, dalam kesalahan yang mereka lakukan tidak ada jaminan hukum, sehingga membuat mereka harus berpihak kepada yang punya power, baik itu power uang dan lainnya,“ ungkap mantan Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan itu.
Alirman menjelaskan, di daerah bukan hanya KPU yang tidak independen, tapi juga Panwaslu, yang rata-rata berpihak sesuai dengan ideologi atau apa yang berpengaruh terhadap keberpihakannya.
BACA JUGA: Tempuh Jalur Hukum, Atlet Korban Malapraktik Dapat Dukungan DPR
"Ini sangat membahayakan, maka itu hampir semua Pilkada diselesaikan di MK. Ini menunjukan bahwa mereka tidak menjalankan sistem. Kita berharap KPU, Bawaslu bekerja secara maksimal. Tapi masalahnya, mereka sulit independen,“ ujarnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Wakapolri Janji Copot Kapolda-Kapolres yang Lembek Pada FPI
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jadi Tahanan KPK, Lawyer Bantah Sogok Pegawai MA
Redaktur : Tim Redaksi