jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Hasan Basri menilai kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akibat kinerja para menteri yang tak memuaskan pada masa pandemi COVID-19 merupakan hal wajar.
Senator asal Kalimantan Utara itu mengatakan, sangat mungkin Presiden Jokowi merombak kabinetnya (reshuffle) agar bergerak lebih cepat sekaligus menjawab kegelisahan rakyat.
BACA JUGA: Marah Besar
“Jika melihat dinamika politik yang terjadi, kemudian lambannya kinerja beberapa menteri Jokowi-Ma'ruf, sangat mungkin dilakukan reshuffle dalam rangka penyegaran kementerian sekaligus menjawab kegelisahan publik terkait berbagai kebijakan yang tidak prorakyat,” kata Hasan dalam keterangannya, Rabu (8/7).
Namun, jika memang Presiden Jokowi mau melakukan reshuffle, Hasan mengharapkan rencana itu tidak menjadi ajang tarik-menarik kepentingan berbagai pihak, terutama partai koalisi pendukung yang mengincar kursi menteri. Menurut Hasan, posisi menteri harus diisi oleh orang yang layak dan merupakan pilihan presiden.
BACA JUGA: Nuwun Sewu, Mardani Ali Bukan PDIP tetapi Sarankan Pak Jokowi Tiru Bu Risma
“Kita berikan ruang sebebas-bebasnya kepada Presiden untuk mengevaluasi para menterinya, jangan ada pihak yang menekan dan mengintervensi sehingga menyandera Pak Presiden,” ujarnya.
Walakin, Hasan juga menyinggung pentingnya keterwakilan daerah dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM). Oleh karena itu, HB -pangilan bekennya- mengharapkan Presiden Jokowi saat merombak kabinet mau memilih menteri dari unsur DPD RI.
BACA JUGA: Iwan Fals Menyatakan Sikap soal Reshuffle Kabinet
“Tinggal menunjuk siapa yang paling pas diposisikan sebagai pembantu presiden dari kalangan DPD RI, sehingga ada keterwakilan daerah di pemerintahan,” harapnya.
Hasan menambahkan, preseden seperti itu pernah terjadi ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk menteri dari unsur DPD sebagai representasi daerah.
“Banyak survei justru menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja kementerian. Jadi, kami mendorong juga kepada Bapak Presiden untuk bisa mengevaluasi menteri dengan rapor merah tersebut,” pungkas Hasan.(boy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy