DPD RI: Dukung Rohingya dan Tetap Jaga Persatuan Bangsa

Selasa, 05 September 2017 – 07:23 WIB
Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat, Nofi Candra. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Tragedi kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar sangat mencemaskan. Hal ini harus dihentikan agar tidak berkembang menjadi isu-isu krusial lainnya yang bisa memancing kekisruhan di wilayah ASEAN.

Pemerintah Indonesia diharapkan mampu pro aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia, terutama di wilayah ASEAN.

BACA JUGA: DPD RI Terima Audiensi Pekerja Freeport yang Kena PHK

“Saya sangat menyadari bahwa negara-negara ASEAN lainnya tidak mampu berbicara banyak karena terikat oleh Piagam ASEAN yang salah satu poinnya adalah larangan untuk ikut campur urusan negara lain,” kata anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat, Nofi Candra, kemarin.

Menurut Nofi Chandra, peristiwa yang menimpa etnis Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan yang bercampur dengan kebencian terhadap etnis tertentu. Malah bisa dikatakan peristiwa ini menjurus pada genosida.

BACA JUGA: DPD RI: Pelaksanaan Reforma Agraria Masih Jauh Panggang Dari Api

Hal ini harus segera diatasi dengan baik. Peristiwa Rakhine tidak lagi menyangkut urusan internal negara dan pemerintahan Myanmar, tapi ini sudah menyangkut Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi oleh negara manapun. Myanmar tidak bisa berdalih bahwa ini adalah urusan internal, karena menyangkut urusan kemanusiaan.

“Saya sependapat dengan Presiden Jokowi bahwa tidak perlu lagi pernyataan kecaman-kecaman, yang terpenting sekarang adanya aksi nyata untuk menyelesaikan masalah Myanmar. Namun aksi nyata yang telah digagas oleh pemerintah Indonesia saya anggap baru tindakan permulaan,” katanya.

BACA JUGA: Dailami Firdaus: Indonesia Harus Cegah Genosida Rohingya Myanmar

Menurutnya, Presiden Jokowi harus melakukan konsolidasi kepada seluruh negara-negara ASEAN agar mendesak pemerintahan Myanmar untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Jika tindakan tersebut diabaikan, maka Indonesia harus lebih tegas dan aktif melibatkan serta memimpin negara-negara ASEAN lainnya untuk memboikot Myanmar dari keanggotaan ASEAN. Ketegasan pemerintahan Jokowi terhadap tragedi kemanusiaan di Myanmar merupakan perwujudan dari pembukaan UUD 1945, ikut menciptakan perdamaian dunia.

Nofi berharap, peristiwa di Myanmar tidak dijadikan sebagai alasan pemantik isu-isu SARA di Indonesia. Masyarakat Indonesia harus tetap pro aktif memberikan dukungan moril ataupun materil pada etnis Rohingya, namun harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Isu ini tidak boleh meluas menjadi isu persebaran kebencian trhdp agama ataupun ras tertentu.(adv/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Candu Narkoba Sama Dengan Teken Kontrak Sampai Mati


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
adv_dpd  

Terpopuler