jpnn.com, JAKARTA - Komite III DPD RI mengusulkan penambahan kuota haji untuk tahun 2018 mendatang. Hal itu tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite III DPD RI dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin di Gedung DPD Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (17/10).
Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris mengatakan DPD RI mengapresiasi kinerja pemerintah Indonesia terkait pembenahan ibadah haji baik dari segi administrasi, akomodasi, dan kesehatan.
BACA JUGA: Pembangunan Bandara di Kayong Utara Diusulkan Masuk PSN
“Kami sangat mengapresiasi pembenahan haji tahun ini kepada pemerintah. Tentunya, semua fasilitas harus didukung oleh stakeholder walaupun masih ada kekurangan,” ucapnya.
Fahira mengatakan memang setiap tahun permintaan haji kian bertambah. Maka, Komite III DPD meminta pemerintah untuk bisa menambah kuota haji sehingga tidak terlalu lama menunggu untuk berangkat ke Tanah Suci. “Kita berharap pemerintah bisa menambah kuota haji di tahun depan,” harapnya.
BACA JUGA: Senator DKI Jakarta Beri Pesan Khusus Untuk Anies-Sandi
Selain itu, ia menjelaskan ada beberapa catatan untuk Kementerian Agama agar pembenahan ibadah haji bisa lebih baik lagi. Salah satunya, masih kurangnya pemahaman jamaah terkait ibadah haji.
“Akibatnya masih ada jamaah yang masih bingung saat di Tanah Suci,” ujar senator asal DKI Jakarta itu.
BACA JUGA: DPD Gelar Rembuk Nasional Untuk Harmonisasi Legislasi
Belum lagi, lanjutnya, jamaah yang tidak menghiraukan kondisi fisiknya. Akibatnya, tak sedikit jamaah yang sakit dan meninggal dunia. “Ini mengancam para jamaah. Maka harus ada edukasi dari pemerintah untuk kondisi fisik jamaah,” kata Fahira.
Sementara itu, Anggota Komite III DPD Suriati Armaiyn menambahkan bahwa secara umum penyelenggaran haji tahun ini sudah lebih baik. Namun ada perbaikan yang perlu menjadi masukan. “Terutama harus ada standarisasi jamaah yang lanjut usia yang harus didampingi oleh keluarganya. Karena jika orang lain yang harus mendampingi maka ini akan sulit,” tukas dia.
Untuk pembimbing haji, sambung dia, tidak cukup satu orang yang harus meng-handle satu kloter. Seharusnya lebih baik satu pembimbing menangani dua rombongan. “Jika satu pembimbing menangani dua rombongan, maka bisa segera mendeteksi bila ada jamaah yang keluar dari rombongan,” papar senator asal Maluku Utara itu.
Pada kesempatan yang sama, Menag Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa pelaksanan haji sudah selesai dan seluruh jamaah sudah kembali ke Tanah Air. “Adapun jamaah yang masih di Tanah Suci itu karena kondisi fisiknya yang kurang baik dan wafat,” tegasnya.
Lukman menambahkan untuk kuota haji pada tahun ini berjumlah 211 ribu orang. Hal itu tentunya ada tambahan kuota 10 ribu dari pemerintah Arab Saudi. “Dengan demikian jumah jamaah haji kita menjadi 221 ribu orang yang sebelumnya 168.800,” tutur dia.
Untuk penambahan kuota haji, Ia mengatakan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang meminta adanya tambahan kuota. Sebenarnya, problem haji saat ini berada di Mina padahal sudah dilakukan perluasan baik itu untuk jalan, hotel, dan sebagainya oleh pemerintah Arab Saudi.
Lukman melanjutkan jika kuota jamaah ditambah sementara luas perkemahan tidak disesuaikan maka akan mengancam jamaah Indonesia.
“Sekarang ini kita sedang meyakinkan pemerintah Saudi untuk meningkat tenda dan menambah jumlah toilet di Minah. Jika penambahan kuota tidak dibarengi dengan ini maka ini mengancam jamaah kita,” katanya.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selama 15 Tahun Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat
Redaktur : Tim Redaksi