jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Anna Latuconsina mengatakan terjadinya dualisme kepemimpinan di lembaganya merupakan sebuah pelecehan terhadap lembaga negara.
Hal ini disampaikan senator asal Maluku tersebut usai mendampingi Ketua DPD RI periode 2014-2019 GKR Hemas bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/1).
BACA JUGA: Fahira: Debat Capres Kalah dengan Cerdas Cermat Siswa?
"Ini sesuatu pelecehan lembaga negara. Ini harus diluruskan agar jangan sampai ada preseden buruk di masa yang akan datang. Karena kepemimpinan 2,5 tahun tidak ada dalam suatu aturan pun," kata Anna.
Saat ini DPD RI masih terbelah di bawah dua kepemimpinan, yakni GKR Hemas dan Farouk Muhammad selaku pimpinan periode 2014-2019 dengan Oesman Sapta cs versi 2017-2019.
BACA JUGA: Presiden Harus Punya Visi Besar Penanggulangan Bencana
Nah, Anna tidak ingin kondisi di internal DPD semacam itu mengganggu kepentingan daerah yang diwakili para senator yang duduk di lembaga tersebut untuk periode 2019-2024 mendatang.
"Jangan sampai DPD yang baru yang kita harapkan untuk kepentingan daerah menjadi seperti ini. Kan kurang beberapa bulan lagi kita akan dapat DPD yang baru. Jadi mengembalikan marwah DPD," tandasnya.
BACA JUGA: OSO: Hoaks Itu Membodohi Rakyat
Sementara itu kuasa hukum DPD RI pimpinan GKR Hemas, Irmanputra Sidin menambahkan, tidak boleh terjadi di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, ada lembaga negara yang terbelah.
"Jadi tidak boleh juga ada di masa periode Presiden Jokowi ada dua lembaga negara yang terbelah. Maka dari itu kami segera ajukan ke MK. Saya kira MK memiliki kewenangan karena yang kita persoalkan kewenangan dua lembaga siapa yang berwenang," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demi Tenaga Kerja Lokal, Mervin Berkunjung ke LNG Tangguh
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam