jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abraham Paul Liyanto mengusulkan pembentukan Komando Daerah Maritim (Kodamar) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Abraham beralasan NTT sebagai provinsi kepulauan. Sebab, sampir 70 persen wilayahnya merupakan laut. Dengan luas laut lebih besar dari daratan maka perlu pengamanan laut yang lebih ketat lagi.
BACA JUGA: Pemerintah Bakal Mengimpor Garam 3 Juta Ton, Begini Reaksi Senator Abraham
“Harus ada penambahan pasukan agar seluruh wilayah laut di NTT bisa dipantau,” kata Abraham di Jakarta, Minggu, 28 Maret 2021.
Dia menyebut hingga sekarang, banyak kegiatan ilegal fishing dan imigran gelap (people boat) yang masuk melalui wilayah NTT. Mereka memanfaatkan wilayah laut NTT yang sangat luas.
BACA JUGA: PKB Minta Banser, Garda Bangsa dan Polri Bersinergi Amankan Perayaan Paskah di NTT
Di sisi lain, kemampuan pengamanan belum maksimal karena keterbatasan personil dan infrastruktur pengamanan.
Anggota Komite I DPD RI ini menyebut wilayah laut NTT berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Timor Leste, Australia dan New Zealand. Dengan kondisi tersebut, ancaman terhadap kekayaan Indonesia di laut NTT cukup tinggi.
BACA JUGA: Kodim 1711/Boven Digoel Sosialisasikan Penerimaan Prajurit TNI AD
Di sisi lain, penambahan pasukan sangat perlu agar berbagai investasi yang beroperasi di wilayah laut merasa aman karena ada tambahan pasukan pengamanan.
“Perlu menambah pasukan agar kekayaan laut yang ada di NTT tidak dicuri orang asing,” ujar Ketua Kadin NTT ini.
Dia mengusulkan peningkatan status dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII yang berada di Kupang saat ini menjadi Komando Daerah Maritim (Kodamar).
“Manusia sudah makin banyak. Arus perdagangan dan perpindahan orang dari tiga negara makin cepat. Tidak mungkin terus bertahan dengan status Lantamal. Sudah waktunya naik menjadi Kodamar,” ujar Abraham.
Dia menyebut pembentukan Kodamar sebagai antisipasi atas rencana pembentukan pangkalan militer Amerika Serikat di Australia atau New Zealand. Jika benar pangkalan itu dibangun, kata dia, tidak mungkin di NTT tetap mempertahankan status Lantamal.
“Harus ada penambahan pasukan untuk mengimbangi kekuatan pasukan Amerika. Itu hanya bisa dilakukan dengan pembentukan Kodamar karena dari TNI Angkatan Darat, sudah ada Kodam di Bali,” tutur Abraham.
Sebelumnya, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti juga menyampaikan hal yang sama saat bersilaturahmi dengan Komandan Lantamal (Danlantamal) VII Laksma TNI IG Kompiang Aribawa di Kupang, NTT pada Kamis, 25 Maret 2021.
La Nyalla menyebut wilayah NTT cukup penting untuk dijaga lebih ketat. Alasannya, ancaman dari luar sangat rentan terjadi.
“Minimal, TNI AL kita di NTT dipimpin Jenderal Bintang Dua, karena letak strategis NTT yang berbatasan dengan tiga negara. Apalagi di darat, Kodam (Komando Daerah Militer, Red) Udayana berada di Bali sehingga di NTT perlu ada Pangkodamar,” ujar La Nyalla.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich