jpnn.com, JAKARTA - Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan impor garam.
Dia beralasan hasil garam di NTT sangat berlimpah.
BACA JUGA: Pemerintah Sudah Putuskan Impor Tiga Juta Ton, Bagaimana Nasib Petani Garam?
“Pemerintah pusat perlu meninjau kembali kebijakan itu (impor garam, red). Silakan ambil garam di NTT untuk memenuhi kebutuhan nasional,” ujar Abraham di Kupang, NTT, Minggu (8/3/2021).
Abraham menyampaikan hal itu menanggapi kebijakan pemerintah yang akan mengimpor garam pada tahun 2021 ini sebanyak 3 juta ton. Alasannya, ada kekurangan produksi dalam negeri untuk kebutuhan garam nasional.
BACA JUGA: Pemerintah Bakal Membuka Keran Impor Garam 2021, Begini Saran Andi Akmal DPR RI
Abraham menyebut kebijakan impor sebagai cermin malas bekerja dan malas berusaha. Kebijakan itu juga hanya langkah instan untuk mengatasi persoalan yang ada.
Dia mempertanyakan pemerintah apakah sudah menggali semua potensi garam yang ada di seluruh Tanah Air.
BACA JUGA: Sip! Kemenperin Dukung Serapan Garam Rakyat hingga 1,5 Juta Ton
Senator berlatar belakang pengusaha itu mencurigai pemerintah tidak serius menggali potensi yang ada. Buktinya, kata dia, di NTT, produksi garam berlimpah dan tidak terserap.
“Bapak Presiden Jokowi harus monitor betul bawahannya. Mereka sudah cari semua belum garam di seluruh republik ini? Kenapa di NTT tidak terserap? Kenapa tidak ambil dari NTT dulu sebelum mengimpor? Jangan-jangan ada mafia impor garam yang mau ambil untung dari kebijakan itu,” ujar Abraham.
Menurut Abraham, kasihan petani garam di NTT yang hasil produksinya di buang percuma. Bahkan di Kabupaten Sabu Raijua saat ini, ada 40 ton garam di gudang penampungan yang membeku.
“Lebih baik pemeritah menaruh investasi paprik pengolah garam di NTT supaya bisa mengolah garam untuk kebutuhan dalam dalam negeri. Kasihan para petani garam dengan kebijakan impor garam yang dilakukan,” tutur Abaraham.
Sebelumnya, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi meminta dukungan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti agar pemerintah membatalkan impor garam. Alasannya, garam di NTT sangat banyak dan tidak terserap.
"Terus terang kami minta dukungan kepada DPD RI menyampaikan kepada pemerintah agar jangan impor garam, tapi bantu serap garam kami di NTT," kata Josef saat menerima La Nyalla di Kantor Gubernur NTT, Kupang, Rabu, 24 Maret 2021.
Josef menyebut NTT merupakan provinsi penghasil garam. Hingga sekarang, banyak garam produksi NTT tidak terserap. Provinsi ini punya potensi untuk menghasilkan satu juta ton garam. Hasil itu bisa ditingkatkan lagi bila pemerintah pusat membantu penyerapan terserap.
Pekan lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemerintah memutuskan mengimpor garam. Keputusan itu telah diambil dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu.
Wahyu mengungkapkan, produksi garam dalam negeri diperkirakan mencapai 2,1 juta ton pada 2021. Sementara kebutuhan garam nasional tahun ini sebanyak 4,6 juta ton. Artinya, ada selisih 2,5 juta ton untuk memenuhi kebutuhan garam nasional.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich