DPP Golkar Melemah Soal Sanksi

JAKARTA - Entah ada angin apa, DPP Partai Golkar tampak melemah soal sanksi kepada kader yang tetap ngotot maju di pilkadaKendati keputusan resmi partai tidak mencalonkan yang bersangkutan, sanksi belum tentu diberikan

BACA JUGA: Golkar Merasa Diadu Domba

Sebelumnya, pada rapat pengurus harian di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, pekan lalu, kader yang melanggar keputusan partai dengan tetap maju kendati tak melalui Partai Golkar, disebutkan bakal kena sanksiBelakangan keputusan itu diubah.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen DPP Golkar, Syamsul Bachri mengatakan, pemberian sanksi dalam rapat pengurus di Hotel Menara Peninsula itu masih bersifat usulan atau wacana

BACA JUGA: TK : Kongres PDIP Tinggal Ketok Palu untuk Megawati

Ternyata katanya, DPP memutuskan bahwa tidak ada sanksi pemecatan bagi kader yang tetap ngotot maju di pilkada mengendarai partai lain.

"Mereka yang ngotot maju melalui partai lain, hanya dilarang menggunakan atribut partaiTidak boleh mengatasnamakan Golkar

BACA JUGA: Guruh Merasa Dihambat Lewat SK DPP PDIP

Tidak boleh menjelek-jelekkan GolkarBahkan, kalau dia pengurus, maka dia harus melepaskan jabatannya,” ujar Syamsul saat dihubungi JPNN, Kamis (21/1).

Meski demikian, kata Syamsul, secara tidak langsung kader yang tetap ngotot maju di luar partai, tetap akan mendapat penilaian dari sisi PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela)Juga dari sisi track record-nya, sehingga akan menjadi pertimbangan sekiranya ada promosiMereka yang sudah ada cacat, karena keluar dari kesepakatan partai, tentu akan mendapat catatan tersendiri.

Keputusan tidak memberikan sanksi tersebut, lanjut Syamsul, karena tentu DPP tak bisa menahan hak pribadi seseorang yang ingin tetap maju sebagai calonOleh karena itu katanya, mekanisme di internal partai kemudian hanya mengatur bahwa yang bersangkutan kalau tetap maju, tak boleh mengatasnamakan partai dan tak boleh menggunakan simbol-simbol partai(har/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Jangan Main Mata dengan Penguasa