jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima aduan terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal khususnya dari Tiongkok di berbagai daerah, dari perwakilan masyarakat melalui Ratna Sarumpaet Crisis Center.
Menanggapi hal ini, Fadli berkomitmen untuk mempelajari dan mengawasl aspirasi itu. “Saya terima dan akan saya pelajari masukan mereka sebagai aspirasi, termasuk untuk mempertajam usulan dibentuknya Pansus (Panitia Khusus) TKA,” ungkap Fadli, saat berdialog dengan Ratna Sarumpaet yang juga dikenal sebagai aktivis, di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).
BACA JUGA: Target DPR, RUU Antiterorisme Disahkan Jumat
Di sela-sela diskusi, Fadli mengatakan isu TKA bukanlah isu politis semata. Dia juga meminta seluruh komponen masyarakat ikut aktif mengawal serbuan TKA ilegal yang diduga telah membanjiri lapangan kerja dalam negeri.
Fadli juga mengimbau masyarakat turut melaporkan, jika menemukan hal serupa kepada para wakil rakyatnya.
BACA JUGA: Akhiri Ketidaksinkronan Data Produksi dan Konsumsi Pangan
Sebelumnya, Ratna menyampaikan laporan adanya serbuan TKA ilegal dalam jumlah besar di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. Berdasarkan pengamatan lapangan dari warga sekitar, Ratna mengatakan, setiap hari banyak TKA yang berdatangan dan telah membuat resah masyarakat setempat.
Tak hanya itu, sebelumnya Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida pun menemukan ada ketidaksesuaian data TKA antara yang dimiliki pemerintah dan temuan di lapangan.
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Mampu Jaga Ketahanan Pangan
Ratna mengatakan, TKA tersebut bekerja di sejumlah proyek investasi yang memang berasal dari negaranya. Karenanya, masyarakat berharap pemerintah bersikap tegas untuk segera memulangkan para TKA unskilled.
“Paling tidak pemerintah memerintahkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Tim Pora untuk melakukan pengawasan ekstra dan segera memulangkan TKA yang bermasalah. Sekarang perhatian kita semua tersedot oleh kasus terorisme, sementara diam-tiam TKA berdatangan ke berbagai wilayah,” imbuh Ratna. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet : Dukungan Parlemen 68 Persen untuk Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi