jpnn.com, JAKARTA - Parlemen sebagai lembaga legistatif mempunyai peranan penting dalam mengawal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Karena itu, tercapainya tujuan pembangunan berkelanjuan memerlukan keterlibatan aktif parlemen.
Demikian mengemuka dalam Forum Group Discussion Sidang World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang dihadiri oleh sejumlah Kementerian/Lembaga terkait di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017).
BACA JUGA: DPR Terima 4.173 Pengaduan Masyarakat
FGD ini dilakukan untuk menerima masukan-masukan dari stakeholder terkait pelaksanaan World Parliamentary Forum yang akan diselenggarakan pada 6-7 September pekan depan.
Dalam sambutannya, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf mengatakan sidang yang akan dihadiri 45 negara dari seluruh benua ini menjadi momentum penting dan bersejarah bagi Indonesia, khususnya DPR RI. Karena sejak dideklarasikan komitmen bersama tujuan pembangunan berkelanjutan, atas inisiasi DPR, ini akan menjadi kali pertama ajang berkumpulnya seluruh delegasi untuk membahas progres agenda 2030 tersebut.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, sidang tersebut akan terbagi dalam 3 sesi pembahasan, yakni: Leave no One Behind, sesi ini akan membahas peran parlemen dalam pembuatan kebijakan dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Kemudian Sesi ke-dua akan mengangkat topik Ending Violence Sustaining Peace, bagaimana peran parlemen dalam mencegah timbulnya aksi kekerasan dan menciptakan perdamaian.
Terakhir pada sesi ke-tiga akan membahas mengenai SDG’s dan Climate Action, melihat aksi nyata parlemen dalam menindaklanjuti Paris Agreement.
Menurut Nurhayati, nantinya outcome dari Sidang di Bali akan menghasilkan Bali Declaration dan besar harapannya World Parliamentary Forum akan terus berlanjut sebagai legacy dari Indonesia.
“Kesuksesan acara ini menjadi penting karena merupakan kali pertama dan inisiatif DPR RI dalam rangka mendukung pemerintah dalam pencapaian agenda 2030,” sambungnya.
Sementara itu, Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri Salman Al Farisi mengapresiasi diadakannya forum ini. Menurutnya, parlemen sebagai pemilik political push di berbagai bidang berperan penting untuk mendorong pemerintah melaksanakan SDG’s. Selain itu diplomasi parlemen dalam mem-push pelaksanaan SDG’s akan membangun kemitraan internasional.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta agar DPR RI aktif menyuarakan Indonesia dalam pemilihan dewan keamanan PBB pada tahun 2018. Menurutnya, forum tersebut tepat untuk mempromosikan Indonesia.
“Pertemuan di Bali menjadi salah satu upaya kita promosi atau kampanye agar Indonesia menjadi salah satu anggota tidak tetap keamanan PBB,” ucapnya.(adv/jpnn)
BACA JUGA: Setiap Lembaga Negara Harus Junjung Tinggi Check & Balances
BACA JUGA: DPR: Program Keluarga Harapan Harus Menyejahterakan Masyarakat
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perlindungan Saksi Lex Specialis LPSK, Bukan Kewenangan KPK
Redaktur & Reporter : Friederich