“Evaluasi UKP4 dan Wantimpres dalam rapat kabinet paripurna kemarin (Kamis,27/12) yang menyebut minimnya serapan anggaran kementerian dan lembaga karena DPR yang menghambat, adalah aneh. Masalahnya ada di pemerintah," kata Mahfudz Sidiq kepada wartawan, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (28/12).
Dikatakannya, pembahasan anggaran sesuai dengan waktu penyampaian nota keuangan oleh Presiden ke DPR dan penyampaian Pagu Sementara K/L oleh Menkeu ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Jika pemerintah merasa waktu yang tersedia untuk merealisasikan anggaran tinggal sedikit, seharusnya pemerintah melakukan penyesuaian dalam mengajukan rencana pembahasan ke DPR, ujar politisi PKS itu.
"Tapi ada yang aneh, yaitu ketika RAPBN dan RAPBNP sudah disahkan di paripurna DPR, pemerintah melalui Kemenkeu masih membintangi atau memblokir beberapa pos anggaran K/L hingga lewat batas tahun anggaran itu sendiri," ungkap Mahfudz.
Dicontohkan soal kisruh anggaran optimalisasi TNI sebesar Rp678 miliar yang sudah lama dibahas, disetujui, dan dimasukkan dalam UU APBNP 2012. "Justru diblokir Menkeu atas arahan Seskab dengan alasan ada surat aduan masyarakat bahwa terjadi mark-up, tidak prioritas dan indikasi kongkalikong," ujar Mahfudz Siddiq.
Padahal lanjutnya, anggaran tersebut belum dilaksanakan tapi surat kaleng dari masyarakat lebih dipercaya Seskab dan Menkeu daripada penjelasan Menhan dan Panglima TNI. "Lebih aneh lagi pemblokiran tersebut dilakukan sepihak oleh Menkeu atas arahan Seskab. Bahkan DPR menerima surat pemberitahuan pemblokiran hanya dari Dirjen anggaran Kemenkeu," ungkapnya.
Karena itu, kalau pemerintah mau terbuka, sesungguhnya masalah terbesar soal serapan anggaran justru ada di pemerintah. Banyak K/L tidak siap dengan satuan 3 saat membahas RKAKL dengan DPR, imbuhnya.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis (27/12) menggelar sidang kabinet paripurna dengan agenda mendengarkan hasil evaluasi serta rekomendasi UKP4 dan Wantimpres mengenai kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada 2012. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kinerja KPK Layak Diapresiasi
Redaktur : Tim Redaksi