Itu artinya, pusat akan menyerahkan sebagian besar dananya untuk dikelola daerah. Alhasil, anggota Komisi X DPR RI pun ramai-ramai protes.
"Kenapa sebanyak itu dana PAUDNI didekonsentrasikan? Apa dasarnya, karena di dalam aturan terbaru, dana dekonsentrasi tidak boleh lagi," ujar Kahar Muzakir, anggota Komisi X DPR RI, dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen PAUDNI, Senin (10/12).
Sikap keberatan juga diungkapkan Nasrullah. Anggota Komisi X DPR ini menilai, banyak daerah yang pengelolaan anggarannya amburadul. Ini terbukti dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut sekitar 70 persen daerah mendapatkan nilai disclaimer.
"Bagaimana bisa kita kasih dana yang sangat banyak ke daerah, bahkan lebih besar dari anggaran dinasnya, dengan situasi seperti itu. Apa mereka bisa mempertanggungjawabkan dana bantuan pusat tersebut," ujarnya.
Kahar menduga, besarnya anggaran dekonsentrasi tersebut hanya akal-akalan pemerintah agar tidak bisa diawasi DPR dan dideteksi BPK.
"Sudah rahasia umum, pelaporan dana dekonsentrasi selalu disclaimer karena pusat beranggapan itu sudah dialihkan ke daerah. Sementara daerah beranggapan itu hanya dana bantuan saja," tuturnya.
Itu sebabnya, Kahar mendesak agar Komisi X menolak dana dekonsentrasi PAUDNI. "Kita jangan mau diakal-akalin. Pemerintah jangan berpikir itu anggaran pemerintah sehingga bisa dibagi-bagi ke daerah karena tidak mau capek. Dana triliunan ini dana negara, jadi tidak bisa seenaknya menyerahkan ke provinsi dengan tameng otda," tandasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tari Tradisional Perlu Direvitalisasi
Redaktur : Tim Redaksi