jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) baru-baru ini meluncurkan pembentukan Kaukus Kelautan. Tujuannya adalah memajukan pengembangan ekonomi maritim Indonesia yang berkelanjutan.
Kaukus Kelautan yang diluncurkan pada 16 Juli 2020 itu akan memfasilitasi upaya mencapai solusi legislatif untuk tata kelola sumber daya alam Indonesia yang baik, dan memungkinkan diskusi yang efisien di antara seluruh partai politik dan fraksi, serta lintas komisi di DPR.
BACA JUGA: Bakamla RI Bahas Keamanan Maritim dengan US Coast Guard
Bertindak sebagai co-chairs Kaukus Kelautan adalah Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Adapun anggotanya antara lain Bobby Rizaldi dari Komisi I, serta dua wakil ketua Komisi IV, yaitu G. Budisatrio Djiwandono dan Daniel Johan.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, pembentukan Kaukus Kelautan menjadi penting dalam mencapai terobosan inovatif untuk mengubah tata kelola kelautan Indonesia. "Indonesia sebagai pusat dunia dan poros maritim, dan menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan atau SDGs," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya, Selasa (21/7).
BACA JUGA: Tomy Winata Dukung Pemerintah Membenahi Sektor Kelautan
Sementara Sudin mengatakan, sektor perikanan, akuakultur, dan pertanian harus terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia akan pasokan makanan berkualitas dan terjangkau.
Untuk itu, kata legislator PDIP tersebut, perlu ada pedoman dan koordinasi antara pemerintah, parlemen, sektor swasta, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menarik pembiayaan dan investasi tambahan.
BACA JUGA: Jadi Keynote Speaker Webinar IOJI, Syarief Hasan Soroti Keamanan Perbatasan Maritim
"Hal yang menjadi prioritas juga yaitu memperkuat pengawasan sumber daya maritim untuk mencegah penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dengan penguatan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia serta lembaga pemerintah, militer, penegak hukum, dan regulator lainnya," ucap Sudin.
Adapun Bobby Rizaldi mengatakan, Kaukus Kelautan akan memperkuat fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran di DPR dengan memfasilitasi sinergi antarkomisi.
"Muaranya adalah untuk memperkuat keamanan maritim Indonesia, serta memfasilitasi pertukaran internasional dan dialog produktif dengan kaukus mitra di negara lain," jelasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pun mendukung langkah DPR membentuk kaukus tersebur guna menguraikan pilar pembangunan berkelanjutan Indonesia. "Mengingat komunikasi antara para pemangku kepentingan sangat penting untuk diskusi tata kelola yang efektif," kata Edhy.(fat/jpnn)
?
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam