jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono meminta DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan memanggil Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Tujuannya untuk memastikan ancaman mogok kerja yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat tidak terulang lagi.
BACA JUGA: Dituding Menumpang Hidup Sama Vicky Prasetyo, Kalina Ocktaranny: Bukan Jual Beli Diri!
Selain itu, pemanggilan ini juga bertujuan untuk mengingatkan FSPPB tersebut, agar tidak melakukan politik praktis.
"DPR dan Kemenaker bisa memanggil elite-elite Serikat Pekerja Pertamina terkait ancaman mogok kerja yang berbarengan dengan tuntutan pencopotan direktur utama, karena berpotensi merugikan masyarakat dan aromanya ada unsur politis di sini," ujar Tri Sasono, Selasa (18/1).
BACA JUGA: Tefal Air Fryer 9in1, Solusi Terbaik Untuk Kemudahan Memasak yang Sehat
Dugaan adanya unsur politis didasarkan pada tuntutan pencopotan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, tanpa alasan yang jelas.
Apalagi, urusan pengangkatan dan pencopotan direktur utama di perusahaan minyak pelat merah itu bukan ranah serikat pekerja, melainkan merupakan wewenang Menteri BUMN.
BACA JUGA: Oknum Serikat Pekerja Pertamina yang Berpolitik Layak untuk Ditindak
"Saya melihatnya itu (desakan pencopotan direktur utama) bukan keinginan mayoritas pekerja Pertamina. Sepertinya cuma beberapa elitnya saja yang punya kepentingan mau menggeser Bu Nicke. Maka DPR perlu memastikan jangan sampai ada gerakan politik terselubung di tubuh FSPPB," pintanya.
Peristiwa adanya ancaman melakukan aksi mogok kerja dengan cara mengajak seluruh karyawan Pertamina pun membuat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu merasa miris.
Oleh karena itu, Tri menyayangkan ancaman FSPPB itu bisa terlontar, tanpa memikirkan dampak buruknya bagi masyarakat luas.
"Kejadian tersebut tidak boleh terulang kembali karena hanya akan merugikan masyarakat. Pertamina ini tanggung jawabnya besar, mulai dari hulu sampai hilir itu menyangkut hajat hidup masyarakat. Kasihan masyarakat kalau sampai harus menanggung dampaknya," kata Tri.
Agar tidak mudah dijadikan alat politik, Tri mengajak serikat pekerja dan seluruh karyawan Pertamina harus bisa menahan diri dan selalu berpikir mengedepankan kepentingan masyarakat.
Ajakan ini juga dia tujukan terhadap serikat pekerja lainnya di seluruh badan usaha milik pemerintah, yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kepentingan masyarakat.
"Saya mengajak seluruh serikat pekerja di perusahaan BUMN untuk menjadi mitra manajemen dalam membangun perusahaan serta melayani kepentingan masyarakat luas dengan baik," serunya.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy