jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Al Bara menilai tuntutan Serikat Pekerja Pertamina yang mendesak pencopotan Dirut Pertamina Nicke Widyawaty, sarat akan unsur politis.
"Pertamina itu perusahaan negara, sudah seharusnya pekerja atau karyawannya independen dan tidak bermain politik. Jadi kalau ada oknum yang menggunakan serikat pekerja untuk kepentingan politik, saya kira layak ditindak, bisa dipecat atau dinonaktifkan," kata Al Bara, Kamis (13/1).
BACA JUGA: Posisi Terbaik untuk Morning Seks, Tetap Enak Tanpa Banyak Gerak
Pekerja di perusahaan pelat merah memang diperbolehkan untuk berserikat, karena diatur dalam UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Namun, Al Bara juga mengingatkan bahwa regulasi tersebut juga tegas melarang para pekerja BUMN melakukan politik praktis.
BACA JUGA: Ancaman Mogok Kerja SP Pertamina Bermuatan Politis?
"Serikat pekerja yang fungsinya sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan karyawan memang tidak bisa dibubarkan karena amanah UU BUMN. Tapi UU tadi juga mengatur tegas bahwa tidak memperbolehkan bermain politik," ujar Al Bara.
Sayangnya, menurut Al Bara, masih saja ada elit-elit di serikat pekerja yang menyimpang dan memanfaatkan organisasinya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
BACA JUGA: BEM UPR: Kartu Pra-Kerja Jokowi, Investasi Ilmu Untuk Masyarakat
Umumnya mereka menggunakan serikat pekerja sebagai kendaraan untuk menggerakan para pekerja dengan tujuan politik terselubung.
"Seharusnya oknum-oknum yang berpolitik tidak boleh ada di dalam perusahaan BUMN. Apalagi ini di Pertamina, yang tugasnya menyangkut banyak kepentingan masyarakat. Kalau digunakan untuk kepentingan politik tentunya berpotensi merugikan masyarakat juga," kata dia.
Oleh karena itu, Al Bara mendorong agar Serikat Pekerja Pertamina dikembalikan ke fungsi sesungguhnya, yakni sebagai wadah penghubung komunikasi antara para pekerja dengan pihak manajemen.
"Fungsi serikat pekerja itu untuk menjadi corong para pekerja dalam memperjuangkan kesejahteraan yang belum terpenuhi. Nah, kalau sampai menuntut pencopotan direktur utama, jelas ini keluar dari fungsi sesungguhnya," sebut Al Bara.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy