JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie mengkritik bank-bank BUMN yang selalu membanggakan keuntungan hingga triliunan rupiah. Sebab, di balik keuntungan berlimpah itu ternyata ada masyarakat debitur yang terus terbebani dengan bunga hutang tinggi.
"Ngakunya untung Rp50 triliun, tapi apa yang dinikmati masyarakat kalau bunga masih tinggi? Seharusnya itu ada efek positif bagi masyarakat," katanya di Jakarta, Senin (13/2).
Ia malah mengaku kecewa dengan perbankan yang memberi kemudahan kepada pengusaha dalam memperoleh kredit. Sementara masyarakat yang ingin mendapat kredit murah untuk memiliki rumah, justru kesulitan.
Ditegaskannya, Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan (BI rate) hingga angka 5,75 persen atau turun 25 basis poin dari angka sebelumnya yang bertahan 6 persen. Penurunan BI rate, lanjut Marzuki, hendaknya segera direspon perbankan dengan menurunkan suku bunga kredit.
Ditambahkannya, sudah seharusnya bank pemerintah menjadi pionir dalam penurunan bunga yang harus dibayar masyarakat. Terlebih lagi, kata Marzuki, sebuah bank memiliki banyak komponen yang dapat digunakan untuk menekan besarnya suku bunga pinjaman, seperti dari biaya operasional, cost of fund, atau memangkas overhead cost yang tak perlu.
"Biaya operasional bank di Indonesia ini masih terlalu tinggi. Bank luar negeri saja bisa memberikan bunga yang sangat rendah hanya satu persen sampai dua persen," katanya.
Marzuki justru heran melihat polemik tentang tiadanya kesepakatan antara pemerintah dengan bank BUMN terkait Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dia berharap pemerintah mengambil langkah tegas terhadap manajemen bank-bank pemerintah yang dinilai menghambat program pembangunan nasional.
Marzuki yang pernah menjadi salah satu durektur di BUMN itu mengatakan, kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitas pembiayaan perumahan bagi masyarakat kalangan bawah dengan bunga yang rendah, sebenarnya sangat rasional. Sayangnya, bank-bank BUMN yang dijadikan rekanan penyaluran FLPP justru tidak menangkap niat baik pemerintah.
"Cara yang dipakai itu sangat rasional, namun persoalannya adalah bank-bank pemerintah, mereka justru tidak menangkap signal ini dengan baik. Seharusnya juga memikirkan rakyat, jangan hanya mikir untung saja," pungkas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... UKM Dipajaki Satu Persen
Redaktur : Tim Redaksi