JAKARTA – Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T) yang diusung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dipertanyakan oleh Komisi X DPR.
“Pengiriman 2.479 guru di daerah 3T dan perekrutan 464 mahasiswa dari daerah 3 T harus segera kita evaluasi lebih jauh pelaksanaannya untuk meningkatkan kapasitas dan loyalitas rekrutmen guru yang akan dikirimkan selanjutnya,” kata Anggota Komisi X DPR Herlini Amran di Kompleks DPR, Selasa (12/02).
Legislator PKS ini mengatakan, pada dasarnya sangat mendukung pelaksanaan program ini. Tetapi, dengan catatan Kemendikbud memiliki strategi untuk mempertahankan loyalitas dan meningkatkan kapasitas guru tersebut.
Ia mengatakan, bukan rahasia lagi, ketika kesejahteraan dan fasilitas untuk guru dan mahasiswa 3T tidak diperhatikan, program ini terancam gagal di tengah jalan. "Dokter PTT saja yang benar-benar profesional dan disumpah, nyatanya banyak yang DO sebelum masa penugasan berakhir,” ujarnya.
Ia berharap Kemendikbud memiliki strategi terobosan seperti apa yang diperlukan agar capaian program ini semakin membaik. Termasuk penentuan variabel apa saja yang menjadi pertimbangan suatu daerah dikategorikan 3T.
Saat kunjungannya ke Kepulauan Riau, Herlini mengaku mendapat banyak laporan masyarakat di daerah itu kekurangan banyak guru, tapi tahun 2012 lalu tidak dikategorikan 3T. Padahal, Ketika mengunjungi salah satu pulau di Kabupaten Lingga Kecamatan Senayang beberapa sekolah SD dan SMP Negeri hanya memiliki 2 orang guru saja.
"Satu kepala sekolah, satu lagi guru honorer. Ini sangat memperihatinkan,” ungkap Herlini.
Wakil DPR dari Kepulauan Riau itu berharap kedepannya Kemendikbud harus bisa meningkatkan kualitas, kapasitas dan loyalitas guru yang akan dikirimkan selanjutnya ke daerah 3T.
Kemudian, variabel yang dikatagorikan 3T juga harus di pertimbangkan agar dapat menjamin semua sekolah di seluruh pelosok wilayah Indonesia dilayani oleh tenaga pendidik yang cukup dan cakap.(Fat/jpnn)
“Pengiriman 2.479 guru di daerah 3T dan perekrutan 464 mahasiswa dari daerah 3 T harus segera kita evaluasi lebih jauh pelaksanaannya untuk meningkatkan kapasitas dan loyalitas rekrutmen guru yang akan dikirimkan selanjutnya,” kata Anggota Komisi X DPR Herlini Amran di Kompleks DPR, Selasa (12/02).
Legislator PKS ini mengatakan, pada dasarnya sangat mendukung pelaksanaan program ini. Tetapi, dengan catatan Kemendikbud memiliki strategi untuk mempertahankan loyalitas dan meningkatkan kapasitas guru tersebut.
Ia mengatakan, bukan rahasia lagi, ketika kesejahteraan dan fasilitas untuk guru dan mahasiswa 3T tidak diperhatikan, program ini terancam gagal di tengah jalan. "Dokter PTT saja yang benar-benar profesional dan disumpah, nyatanya banyak yang DO sebelum masa penugasan berakhir,” ujarnya.
Ia berharap Kemendikbud memiliki strategi terobosan seperti apa yang diperlukan agar capaian program ini semakin membaik. Termasuk penentuan variabel apa saja yang menjadi pertimbangan suatu daerah dikategorikan 3T.
Saat kunjungannya ke Kepulauan Riau, Herlini mengaku mendapat banyak laporan masyarakat di daerah itu kekurangan banyak guru, tapi tahun 2012 lalu tidak dikategorikan 3T. Padahal, Ketika mengunjungi salah satu pulau di Kabupaten Lingga Kecamatan Senayang beberapa sekolah SD dan SMP Negeri hanya memiliki 2 orang guru saja.
"Satu kepala sekolah, satu lagi guru honorer. Ini sangat memperihatinkan,” ungkap Herlini.
Wakil DPR dari Kepulauan Riau itu berharap kedepannya Kemendikbud harus bisa meningkatkan kualitas, kapasitas dan loyalitas guru yang akan dikirimkan selanjutnya ke daerah 3T.
Kemudian, variabel yang dikatagorikan 3T juga harus di pertimbangkan agar dapat menjamin semua sekolah di seluruh pelosok wilayah Indonesia dilayani oleh tenaga pendidik yang cukup dan cakap.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengisian PDSS SNM PTN 2013 Minim di Sejumlah Provinsi
Redaktur : Tim Redaksi