DPR Desak Pemerintah Minta Maaf

Kamis, 13 Juni 2013 – 13:55 WIB
JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning mengatakan, pemerintah tidak boleh menyalahkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang melakukan kerusuhan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi. Apalagi kerusuhan itu terjadi karena pelayanan yang kurang maksimal kepada para TKI.

"Jangan nyalahin TKI provokator. Seharusnya pemerintah minta maaf atas keteledoran mereka," kata Ribka di DPR, Jakarta, Kamis (13/6).

Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa memberikan perlindungan maksimal kepada TKI. Sebab, mereka merupakan salah satu sumber penghasil devisa negara. Ia menilai, kejadian di KJRI Jeddah menunjukan pemerintah kurang sigap memberikan perlindungan bagi TKI.

"Pemerintah begitu ada Amnesty harus cepat melihat dan membuat loket berapa. Pemerintah seharusnya bisa bergerak cepat dan memberikan jaminan untuk memulangkan pekerja serta memberikan perlindungan kepada TKI," ucap Ribka.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa korban tewas dalam kerusuhan di KJRI Jeddah karena sudah sakit sebelumnya. Namun Ribka tidak sepakat dengan pernyataan yang disampaikan Muhaimin.

Sebab menurutnya, jika hanya menderita sakit tidak mungkin meninggal dunia. Pasti ada faktor lain yang menyebabkan kematian. "Sakit kalau enggak keinjek-injek, kedorong enggak akan meninggal," ucap politikus PDI Perjuangan itu. (gil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Nasib PKS di Tangan Partai Pendukung Koalisi

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler