DPR Desak Pemerintah Tambah RS dengan Kemampuan Deteksi Dini Virus Corona

Rabu, 18 Maret 2020 – 22:16 WIB
Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie menjadi pembicara pada diskusi Banjir, Bencana atau Ketidakpahaman?, Jakarta, Kamis (27/2). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie menilai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyiapkan rumah sakit untuk mengantisipasi penyebaran virus corona sudah sangat baik.

Namun, Syarief meminta kepada pemerintah agar menambah lebih banyak rumah sakit, termasuk juga peralatannya, untuk pendeteksian dini virus corona. Menurut dia, hal ini penting dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia.

BACA JUGA: Polisi Tangkap Penyebar Hoaks Kasus Corona di Muara Enim

"Saya lebih cenderung meminta pemerintah memperbanyak lokasi rumah sakit yang bisa mendeteksi awal, termasuk fasilitas, peralatan, dan lainnya. Ini hal yang sangat penting," kata Syarief, Rabu (18/3).

Syarief menilai pemerintah sudah bagus dalam melakukan antisipasi di rumah sakit-rumah sakit. Namun, ia berharap, untuk pendeteksian awal tidak harus terpusat di suatu rumah sakit saja, melainkan juga di daerah-daerah. Hal ini supaya bisa cepat melakukan deteksi dini virus corona. "Sehingga bisa cepat diantisipasi untuk pengobatannya, dan supaya tidak terlalu lama," ujar ketua DPP Partai Nasdem itu.

BACA JUGA: Caviar Luncurkan iPhone 11 Series Antivirus Corona, Harganya Rp74 Juta

Lebih lanjut dia mengatakan dana-dana yang berkaitan kepentingan untuk mencegah persoalan virus corona harus dipersiapkan. Dia mencontohkan, dana corporate social repsonsibility (CSR) BUMN, harus dicadangkan untuk membantu mengatasi persoalan corona. Selain itu, dana bencana yang tersedia di APBN maupun APBD juga harus dipersiapkan. "Ini semua harus tersedia," tegasnya.

Syarief menambahkan mungkin juga perlu melakukan penangguhan terhadap sejumlah proyek, supaya dananya bisa di-stand by-kan untuk penanganan corona. "Karena kita tidak tahu ini akan sampai beberapa bulan ke depan. Karena saya kira ini force majeur, sehingga harus benar-benar dipersiapkan," ungkapnya.

BACA JUGA: Satu Pasien Positif Terjangkiti Virus Corona di Riau

Menurut Syarief, meskipun pemerintah tidak melakukan lockdown secara keseluruhan, tetapi langkah pengetatan harus dilakukan. Ia menilai kalau lockdown keseluruhan tentu memiliki dampak ke berbagai sektor. Namun, pengetatan harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus ini.

"Sudah tidak bisa tidak, perlu dilakukan edukasi dan pengetatan di berbagai hal," katanya.

Menurut dia, pengetatan harus dilakukan dalam membatasi ruang interaksi. Kemudian, memberikan edukasi cara hidup sehat. Melakukan pemeriksaan suhu badan. "Itu harus masif," katanya.

Selain itu, dia juga mengimbau pemerintah untuk sementara melarang pendatang dari luar negeri masuk ke Indonesia, demi mencegah penyebaran virus corona.

"Saya menyarankan, saya kira pendatang yang dari luar negeri dilarang dulu masuk Indonesia. Ini untuk melokalisir, karena frekuensi kenaikan kasus corona cukup tinggi," katanya.

Dia meminta kesadaran semua masyarakat agar tidak ada lagi kontroversi terkait langkah yang ditempuh pemerintah. Sebab, Syarief menegaskan bahwa yang utama sekarang ini adalah soal keselamatan manusia. "Tidak ada hukum yang tertinggi selain menyelamatkan manusia. Jadi, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, itulah hukum yang tertinggi," katanya.

Lebih jauh, dia mewanti-wanti ketersediaan masker dan hand sanitizer. Menurut dia, pabrik harus tetap memproduksi masker, dan tidak melakukan ekspor, alias atau mendahulukan kebutuhan di dalam negeri. "Kemudian hand sanitizer semua harus tersedia dalam rangka menjaga kesehatan," ungkapnya. (boy/jpnn)


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler